JATIMTIMES - Balai Kota Kusumo Wicitro, Rabu pagi (16/4/2025), menjadi saksi langkah awal Kota Blitar menapaki jalur prestisius sebagai kota percontohan antikorupsi. Di hadapan jajaran pejabat, aparatur, dan keluarga ASN, Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin atau akrab disapa Mas Ibin secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bukan seremoni biasa. Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian besar yang digagas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI dalam menjadikan Blitar sebagai Kota Antikorupsi 2025. Pendekatannya tak melulu struktural. KPK memulainya dari ruang terkecil dalam masyarakat: keluarga.
Baca Juga : Siap Jadi Tuan Rumah Rakerkomwil IV Apeksi Ke-20 Tahun 2025, Mbak Vinanda Buka Pra-Muskomwil
“Integritas bukan sekadar jargon birokrasi. Ia harus tumbuh dari rumah -dari meja makan, dari teladan orang tua,” ujar Mas Ibin dalam sambutannya yang mengedepankan semangat pencegahan korupsi berbasis nilai-nilai keluarga.
Dalam nada penuh optimisme, ia menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan KPK yang memilih Blitar sebagai kota percontohan. Baginya, ini bukan sekadar amanah kelembagaan, melainkan bentuk pengakuan terhadap ikhtiar kolektif pemerintah dan masyarakat Blitar membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Mas Ibin menekankan pentingnya keluarga sebagai fondasi utama pembentukan karakter antikorupsi. Ia mengajak para ASN dan keluarganya untuk hidup sederhana dan menjauh dari gaya hidup hedonistik yang kerap menjadi pemicu korupsi.
Di sisi lain, KPK membawa narasi yang lugas namun reflektif. Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso mengatakan bahwa keluarga memiliki peran sentral sebagai unit pengawasan pertama dalam kehidupan para pejabat publik.
“Jika salah satu pasangan menjabat, maka pasangannya harus menjadi pengingat dan pengawas dalam rumah tangga. Banyak kasus korupsi besar yang berakar dari kelonggaran di rumah,” tegas Friesmount, sembari menyinggung kasus-kasus yang pernah ditangani KPK, termasuk yang melibatkan pegawai internal.
Lebih lanjut, Friesmount menjelaskan bahwa kegiatan ini tak hanya menyasar ASN dan keluarganya. Pelaku usaha pun menjadi sasaran bimtek lanjutan di hari yang sama. Menurut dia, upaya menjadikan Blitar sebagai kota antikorupsi harus menyentuh seluruh simpul relasi sosial dan ekonomi. Ia berharap tidak ada lagi praktik “jual-beli proyek” maupun pemberian upeti yang mencederai etika pemerintahan.
Pemerintah Kota Blitar, dalam hal ini melalui semua organisasi perangkat daerah (OPD), diminta aktif mendukung setiap tahapan menuju status kota antikorupsi. “Ini perjalanan panjang, tapi sangat mungkin dicapai jika semua pihak kompak,” ujar Mas Ibin dalam pidatonya.
Nilai-nilai yang ditekankan dalam bimtek ini antara lain kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian. Nilai-nilai tersebut diharapkan tertanam tidak hanya di kepala, tapi juga di laku harian seluruh anggota keluarga.
Menurut Mas Ibin, keluarga ASN harus menjadi teladan yang mencerminkan kesederhanaan, bukan kemewahan yang mencolok dan meresahkan.
Baca Juga : Pangeran Pekik: Rekonsiliator Surabaya–Mataram yang Ditumbalkan Sejarah
KPK menargetkan evaluasi terhadap kesiapan Kota Blitar sebagai kota antikorupsi dilakukan pada akhir 2025. Namun, seperti yang dikatakan Friesmount, tantangan terbesar bukanlah mencapai status tersebut, melainkan mempertahankannya.
“Ini soal kontinuitas. Kalau sudah menyandang status kota antikorupsi, maka tiap tindakan warganya, pejabatnya, bahkan keluarganya akan terus disorot,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Mas Ibin menegaskan bahwa pencegahan korupsi tak bisa hanya diserahkan pada lembaga hukum. Perubahan besar justru dimulai dari rumah, dari meja makan, dari cara kita mendidik anak, dan dari teladan yang diberikan para pemimpin.
“Jika kita ingin Blitar menjadi kota antikorupsi yang sejati, maka mari kita mulai dari keluarga yang berintegritas,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Blitar tak hanya menatap masa depan yang bersih, tetapi juga memperkuat jati dirinya sebagai kota yang menjunjung nilai moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan publik.
