free web hit counter
Scroll untuk baca artikel
Pemerintahan

Perhotelan Kena Imbas Efisiensi, DPRD Kota Malang Dorong Optimalisasi Promosi Wisata

Penulis : Riski Wijaya - Editor : Dede Nana

13
×

Rencana Rilis PlayStation 6 Berpotensi Terungkap, Berkat Microsoft

Share this article
Stik Playstation
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji.(Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong adanya upaya untuk mengoptimalisasi promosi wisata. Hal tersebut dimaksudkan untuk meredam dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dirasa cukup menghantam sektor perhotelan. 

Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, optimalisasi untuk mengenalkan wisata harus dilakukan secara masif. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat menarik wisatawan. 

Baca Juga : Wabup Bondowoso Tinjau PIMB, Dorong Pengembangan Wisata Berbasis Digital

Sehingga pendapatan pihak hotel, khususnya yang bermodel convention tidak hanya bergantung agenda kepemerintahan. Apalagi, meskipun tidak mengandalkan potensi alam, kepariwisataan di Kota Malang juga telah terbentuk. 

"Wisata di sini sudah terbentuk, seperti Kayutangan, Kampung Warna Warni, dan lainnya itu lebih dipromosikan, harapannya untuk mengoptimalkan kunjungan wisata di luar pemerintahan," tutur Bayu.

Menurut dia memasifkan pemasaran sektor wisata merupakan bagian dari timbal balik dari kontribusi yang selama ini selalu diberikan oleh para pelaku usaha perhotelan. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, sepanjang 2024 pemkot setempat memperoleh sebanyak Rp 56 miliar dari hasil pajak hotel.

Kemudian, hingga triwulan pertama 2025 besaran pajak hotel yang telah diterima oleh Pemkot Malang sebesar Rp14 miliar dengan rincian pendapatan dari sektor tersebut pada Januari Rp6 miliar, Februari Rp4,6 miliar, dan Maret Rp3,4 miliar.

"Teman-teman dari PHRI Kota Malang sudah memberikan kontribusi luar biasa, karena membayar pajaknya itu sudah konkret memberikan sumbangsih terhadap pembangunan kota ini," jelas Bayu.

Selain itu, dia juga meminta Pemkot Malang bisa merancang strategi yang sifatnya adalah jangka panjang. Yakni dengan tetap menyesuaikan pada kebijakan dari pemerintah pusat.

Baca Juga : Bupati Sanusi dan Wabup Lathifah Awali Safari Halal Bihalal 2025 di Donomulyo

"Misal tentang perizinan, kami sudah menyampaikan ini bukan hanya di DPM-PTSP, ada di DLH dan segala macam, sehingga bisa dipermudah," kata dia.

Sementara itu, Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki mengatakan salah satu hal yang diharapkan oleh pihaknya adalah penguatan pada promosi pariwisata. Pasalnya, saat ini pengelola hotel masih banyak bergantung pada agenda pemerintahan untuk menjalankan bisnisnya.

"Ini program promosi harus dipertajam lagi memang harusnya. Kemarin itu belum maksimal jalannya nah ini didorong harusnya," ujsr Agoes.