Badai PHK Ancam Ekonomi Jatim, Puguh Desak Deregulasi Demi Selamatkan Industri

JATIMTIMES - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas kembali buka suara perihal badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai daerah, termasuk Jatim. Ia menyebut, terjadinya gelombang PHK akibat melemahnya industri harus segera disikapi secara serius oleh pemerintah.

Ia mendorong agar deregulasi segera dijalankan. Menurutnya, tanpa deregulasi dan langkah konkret untuk mendukung dunia usaha, Jatim bisa mengalami penurunan ekonomi yang berdampak luas pada kondisi sosial masyarakat.

Baca Juga : Kunjungan Turis Mancanegara Meningkat, Destinasi Wisata Jatim Makin Dilirik 

“Ketika industri melemah, otomatis mereka akan mengurangi tenaga kerja. PHK meningkat, penghasilan masyarakat turun, dan pada akhirnya daya beli melemah. Ini menciptakan rantai persoalan baru yang mengarah pada meningkatnya angka kemiskinan, termasuk miskin ekstrem,” ujar Puguh, Selasa (10/6/2025).

Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu menjelaskan, sejak sebelum pelantikan presiden, ekonomi nasional sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Situasi tersebut diperparah dengan terbitnya Perpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang justru memberikan efek domino negatif terhadap pergerakan ekonomi di berbagai sektor.

Kebijakan lain yang turut disoroti adalah Peraturan Disperindag Nomor 8 Tahun 2024 yang membuka kran impor tekstil dari luar negeri, termasuk dari Tiongkok. Masuknya produk-produk murah secara masif ini, menurut Puguh, telah memukul industri lokal yang tidak mampu bersaing dari sisi harga dan volume.

“Ketika pasar dibanjiri produk impor, banyak industri dalam negeri yang tumbang. Mereka tidak bisa bersaing, akhirnya kolaps, dan satu-satunya cara bertahan adalah melakukan PHK,” urai legislator Dapil Malang Raya itu.

Meski pada kuartal pertama tahun ini Jawa Timur mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, yakni di atas 5 persen, dibandingkan pertumbuhan nasional yang hanya 4,8 persen, Puguh mengingatkan bahwa angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Baca Juga : Baca Selengkapnya