Hanya Tambah 21 Penerima, DPRD Kota Malang Minta Realisasi Program 1.000 Beasiswa Lebih Optimal
Reporter
Riski Wijaya
Editor
Nurlayla Ratri
09 - Jun - 2025, 06:26
JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta realisasi program 1.000 beasiswa pada tahun 2025 ini lebih maksimal. Sebagai informasi, program tersebut merupakan salah satu dari lima program prioritas Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi mengatakan, tidak optimalnya realisasi salah satu program prioritas tersebut karena sebagian besar penerimanya merupakan data yang dihimpun sejak tahun 2024. Sehingga, pendataan penerima manfaat dilakukan sebelum pucuk pimpinan Kota Malang berganti.
Baca Juga : Kapan Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair? Cek Status Pencairannya Secara Online
"Jadi, itu sebagian besar merupakan perencanaan anggaran dari tahun 2024. Atau, bisa dibilang itu adalah legacy (warisan) pimpinan yang lama," jelas Suryadi, Senin (9/6/2025).
Berdasarkan data yang diterima JatimTIMES, pada perencanaan yang disusun tahun 2024 lalu, tercatat ada sebanyak 979 penerima beasiswa. Kemudian agar genap menjadi 1.000 penerima, maka Pemkot Malang menambah sebanyak 21 penerima beasiswa yang menyesuaiakan dengan kebijakan efisiensi.
"Nah seharusnya, kalau memang dicanangkan 1.000 beasiswa, maka penerima beasiswa yang sudah berjalan sebanyak 979 orang itu tidak termasuk. Jadi 1.000 penerima harus data (penerima) baru," jelas Suryadi.
Dari total sebanyak 1.000 penerima beasiswa, 282 diantaranya merupakan siswa tingkat sekolah dasar (SD). Kemudian untuk tingkat SMP sebanyak 141 siswa. Dengan anggaran mencapai sekitar Rp 1.383.840.000.
"Untuk SMP ada penambahan 21 orang. Untuk menggenapkan menjadi 1.000 penerima manfaat," imbuh Suryadi.
Sedangkan untuk siswa SMA dan SMK, total ada sebanyak 272 penerima. Dan untuk beasiswa perguruan tinggi, ada sebanyak 305 penerima.
Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Kuatkan Sinergi dengan Polresta Malang Kota untuk Rehabilitasi Korban TPPO
"Kalau untuk siswa SD dan SMP, anggarannya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan...
