Serapan Anggaran Rendah, DPRD Jatim Ramai-ramai Minta Evaluasi Total Kinerja OPD

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalukan evaluasi total terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak optimal menyerap anggaran. Hal ini ramai-ramai disampaikan sejumlah fraksi di DPRD Jatim. 

Sebagian besar fraksi menyoroti rendahnya serapan anggaran, yang disampaikan dalam pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun Anggaran 2024.

Baca Juga : Ketua DPC PPP Banyuwangi Minta Pemerintah Tetapkan HET Beras 

Juru bicara (jubir) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Khusnul Khuluk menaruh perhatian terkait realiasi belanja daerah tahun 2024. Terdapat 3,86 persen belanja  yang tidak terserap dengan nilai Rp1,38 triliun.

Fraksi PKS berpendapat, Pemprov Jatim perlu melakukan mitigasi kepada OPD yang realisasi belanja masih dibawah rata-rata, yakni di bawah 96,14 persen, dengan melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan agar pada tahun yang akan datang serapan belanja dapat meningkat. 

"Khusus komponen belanja modal yang serapannya mencapai 93,09 persen, khususnya sub komponen belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 78,67 persen, fraksi berpendapat Pemerintah Provinsi perlu melakukan evaluasi total kinerja OPD teknis dengan peningkatan perencanaan, pengawasan dan pekerjaan sehingga pada APBD tahun berikutnya serapan belanja modal dapat meningkat," ungkap Khusnul Khuluk dalam Rapat Paripurna, Senin (2/6/2025).

Hal senada disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebagaimana yang menjadi sorotan Komisi C sebelumnya, Jubir Fraksi PDIP Dewanti Rumpoko menyoroti rendahnya proporsi belanja modal yang hanya Rp2,3 triliun atau 6,66 persen dari total belanja daerah. 

"Angka ini jauh dari ideal, terlebih mengingat standar nasional berada di kisaran 20 hingga 25 persen," ujar Dewanti. 

Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2024 tercatat mencapai Rp4,7 triliun atau 13,6 persen dari total belanja Rp34,56 triliun. Angka itu tergolong tinggi dibandingkan ketentuan umum pengelolaan keuangan daerah.

"Kami menilai bahwa, hal ini sebagai cerminan lemahnya kualitas perencanaan anggaran serta kurang cepatnya pelaksanaan program, khususnya kegiatan fisik," jelas mantan Wali Kota Batu itu.

Dengan kondisi tersebut, Fraksi PDIP mendesak agar Pemprov Jatim segera menyusun peta jalan belanja modal dengan skema peningkatan bertahap hingga 20 persen mulai 2026 untuk mengurangi SILPA ke kisaran ideal 5–10 persen...

Baca Selengkapnya