JATIMTIMES — Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 resmi disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang selesai digelar pekan ini. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam arah pembangunan Kota Surabaya lima tahun ke depan, dengan visi besar menjadikan Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyampaikan bahwa pengesahan RPJMD ini memberikan arah pembangunan yang jelas bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk merealisasikan visi dan misi Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji.
Baca Juga : GOW Surabaya Beri Santunan Cinta Asa di Bulan Asyura ke 1005 Anak Yatim
"Yang pertama, pembangunan di Kota Surabaya sudah memiliki arah yang jelas, untuk menuju Surabaya yang bertransformasi menjadi kota layak dunia. Sesuai visi-misi yang disampaikan Wali Kota Surabaya," kata Adi.
Menurut Adi, RPJMD ini memungkinkan banyak program prioritas untuk dituntaskan, terutama yang menyentuh kebutuhan masyarakat di kawasan perkampungan. Ia mencontohkan penerangan jalan umum (PJU), pavingisasi, saluran air, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga pembangunan balai RW yang akan memperkuat infrastruktur sosial warga.
"Isu-isu di perkampungan seperti PJU, pembangunan jalan paving, saluran air, Rutilahu, dan balai RW sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari," jelasnya.
Adi juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menyebut DPRD telah memberikan sejumlah catatan agar pelaksanaan RPJMD tidak melupakan kesejahteraan sosial masyarakat.
"Ini berkat kolaborasi Pemkot Surabaya dengan pansus yang telah merumuskan RPJMD ini dengan baik," imbuhnya.
Baca Juga : Kolaborasi Unisba–Pemkot Blitar: Bangun Koperasi Merah Putih lewat KKN 2025
Terkait sektor ekonomi, Adi menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap program padat karya agar bisa efektif dalam menekan angka kemiskinan di kota. Ia menyebut pengawasan harus dilakukan lintas sektor.
"Pihak kecamatan, kelurahan, dan DPRD harus menjalankan fungsi pengawasannya. Program padat karya ini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan lahan-lahan secara efektif," kata Adi. “Sehingga angka kemiskinan kota terus ditekan.”
