JATIMTIMES - Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang disalahgunakan untuk mendanai aksi terorisme mendapat perhatian serius dari Satkornas Banser.
Kadensus 99 Satkornas Banser, Ahmad Bintang Irianto, menilai laporan tersebut harus diusut tuntas demi menjaga integritas program bansos serta mencegah potensi ancaman keamanan nasional.
Baca Juga : Pencarian Pelajar Hilang saat Mancing di Watu Lepek Terkendala Angin dan Ombak
Senada dengan Kadensus, Wakadensus 99 Satkornas Banser, Sofyan Ardiansyah, turut angkat suara saat ditemui di Surabaya. Ia menyatakan setidaknya ada tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam menyikapi temuan PPATK tersebut.
"Saya menegaskan statement Kadensus yang sudah sangat jelas atas permasalahan yang sedang ramai dibahas. Di tengah hingar bingar isu global dan nasional, kita harus sadar bahwa gerakan bawah tanah yang terkait terorisme di Indonesia masih tetap ada," ujarnya.
Putra daerah Jawa Timur ini menilai pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos), telah bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam menyalurkan bansos.
“Kita harus objektif dan fair terhadap pemerintah. Menurut kami, Kemensos telah melaksanakan program sesuai aturan. Tidak ada yang salah dari bansos yang disalurkan secara administratif. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu ada ketentuannya, tidak sembarangan,” tegasnya.
Namun demikian, ia menyoroti pentingnya evaluasi bukan hanya dari aspek ketepatan sasaran, tetapi juga ketepatan guna dari bantuan tersebut.
“Pemerintah sudah berupaya maksimal agar bansos tepat sasaran. Tapi yang perlu ditekankan adalah ketepatan guna. Ini yang sering tidak maksimal di lapangan. Maka, perlu tanggung jawab lintas kementerian dan lembaga untuk mewujudkannya,” tambah Sofyan.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi sesat yang menyudutkan pemerintah seolah-olah terlibat dalam aksi terorisme hanya karena ada penyalahgunaan di lapangan.
Baca Juga : Pendaftaran Turnamen Catur JTN-Polresta Malang Kota Ditutup, Peserta Lebihi Kuota 500 Orang
“Jangan sampai muncul bola liar bahwa gara-gara bansos, terorisme tumbuh di Indonesia. Itu logika yang keliru dan berbahaya. Perlu diluruskan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sofyan mendorong penguatan sinergi lintas lembaga melalui forum seperti Rapat Koordinasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar profiling terhadap penerima bansos semakin akurat.
“Saya yakin lembaga seperti BNPT, BIN, BAIS, dan Polri memiliki data valid terkait jaringan terorisme, termasuk sel tidur dan pendanaannya. Jika Kemensos bisa berkolaborasi dengan mereka, maka penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran dan tepat guna,” tuturnya.
Sofyan menegaskan komitmen Banser untuk tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional.
“Dalam kesadaran sebagai anak bangsa, diminta atau tidak, kami tetap berupaya memberikan sistem peringatan dini dan deteksi awal terhadap berbagai potensi ancaman. Semua ini demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
