JATIMTIMES - Fraksi Nasdem-PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyatakan dukungannya secara penuh terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2024-2029. Terutama dalam mengawal visi dan misi wali kota Malang dan wakil wali kota Malang, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin.
Menurut Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi, RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan representasi dari nilai-nilai perjuangan partai pengusung yang turut merekomendasikan pasangan Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin.
Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Bersama Forum Anak Kota Malang dan UIN Maliki Komitmen Cegah Perkawinan Anak
"Visi-misi yang tertuang dalam RPJMD ini merupakan bagian dari nilai-nilai perjuangan partai NasDem yang dititipkan saat memberikan rekomendasi kepada Pak Wahyu dan Pak Ali. Harapan kami, nilai itu terelaborasi dalam program nyata," jelas Dito.
Dari sisi narasi dan target program, Fraksi NasDem-PSI menilai RPJMD sudah cukup luar biasa, terlebih jika dilihat dari sisi kualitatif. Namun, ada catatan penting terkait proyeksi fiskal yang dianggap masih belum optimal.
“Kita meyakini Kota Malang seharusnya bisa menyentuh APBD lebih dari Rp 3 triliun. Tapi dalam dokumen hanya tertulis Rp 2,1 triliun. Kami optimistis angka itu bisa digenjot,” tegas Dito.
Fraksi juga mengingatkan bahwa sejumlah janji kampanye harus diwujudkan sepenuhnya dalam program prioritas. Seperti bantuan Rp50 juta per RT, beasiswa gratis, seragam gratis, penyelenggaraan 1.000 event, hingga penyelesaian masalah banjir dan kemacetan.
“Lima program unggulan itu akhirnya masuk dalam RPJMD, dan kami akan ikut bertanggung jawab untuk mengawalnya,” imbuh Dito dia.
Anggota Fraksi Nasdem-PSI Muhammad Dwicky Salsabil Fauza mengatakan hal senada. Untuk menguatkan tercapainya kemandirian fiskal di Kota Malang, ia menekankan pentingnya memaksimalkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Tugu Artha dan Tugu Aneka Usaha.
Baca Juga : Fraksi PAN DPRD Jatim Dorong Pemprov Beri Dukungan Nyata ke Sektor Pertanian
“BUMD seharusnya mendapat perhatian khusus dari kepala daerah. Perlu suntikan modal dan inovasi agar bisa jadi sumber PAD yang signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, Politisi PSI, Donny Victorius menegaskan pentingnya merealisasikan janji kampanye tanpa banyak alasan. “Apapun bentuk efisiensi yang dilakukan, janji wali kota dan wakilnya harus ditepati. Karena itulah kontrak sosial dengan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi NasDem-PSI secara keseluruhan menerima dan menyetujui dokumen RPJMD Kota Malang 2025–2029. Namun mereka menegaskan bahwa optimalisasi potensi fiskal daerah melalui improvisasi, regulasi baru, dan peran aktif BUMD akan menjadi sorotan utama lima tahun ke depan
