free web hit counter
Scroll untuk baca artikel
Peristiwa

Manajemen Santerra Mengaku Belum Lengkapi Perizinan: Masih Berproses

Penulis : Ashaq Lupito - Editor : Nurlayla Ratri

13
×

Rencana Rilis PlayStation 6 Berpotensi Terungkap, Berkat Microsoft

Share this article
Stik Playstation
Dishub bersama Forum LLAJ Kabupaten Malang saat menyelenggarakan rapat persiapan pengaturan lalu lintas jalan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan natal 2024 dan tahun baru 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Forum LLAJ, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada Senin (9/12/2024) yang turut dihadiri oleh manajemen Santerra. (Foto: Ashaq Lupito/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Tanggal 3 Juni 2025 merupakan saat pertama kali JatimTIMES menerima informasi terkait dugaan skandal perizinan Florawisata Santerra De Laponte. Namun pemberitaan yang hari itu telah tersusun terpaksa tidak ditayangkan. Pertimbangannya, karena pihak Santerra belum memberikan konfirmasi terkait informasi awal yang diterima JatimTIMES.

Setelah melalui beberapa pertimbangan, redaksi JatimTIMES pada akhirnya menayangkan pemberitaan awal soal dugaan skandal perizinan pariwisata Santerra tersebut pada keesokan harinya, Rabu (4/6/2025) malam.

Baca Juga : SPMB Banten 2025 Resmi Dibuka: Ini Jadwal dan Cara Daftarnya

Berita tersebut tayang setelah JatimTIMES berupaya mengkonfirmasi selama 1x24 namun tak mendapatkan tanggapan dari pihak Santerra. Di sisi lain, proses konfirmasi dan pengumpulan data dari pihak terkait terus diupayakan JatimTIMES.

Hingga akhirnya, sekitar satu minggu berlangsung, data yang dihimpun JatimTIMES dirasa telah memenuhi kaidah jurnalistik. Namun, upaya konfirmasi dari wartawan kepada manajemen Santerra tetap diabaikan. Padahal, di sisi lain, manajemen Santerra kedapatan memberikan konfirmasi yang kemudian viral di media sosial.

Fenomena itulah yang kemudian menuai kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Dalam pernyataannya, dewan menuding Santerra berupaya mengerahkan buzzer di media sosial guna membangun narasi.

Anggota Dewan Kabupaten Malang menuding, upaya pengerahan para pendengung di dunia maya tersebut disinyalir sebagai upaya perlawanan Santerra kepada pemerintahan. Tudingan tersebut juga sempat dialami JatimTIMES saat mencoba memberikan ruang konfirmasi kepada pihak Santerra namun terus diabaikan. Baik bertemu konfirmasi langsung maupun by phone.

Hingga kemudian, setelah sempat terus menerus diabaikan, konfirmasi JatimTIMES akhirnya baru ditanggapi pada Jumat (13/6/2025). Konfirmasi yang diberikan lantaran JatimTIMES menemukan fakta bahwasanya pihak Santerra diduga kuat memanglah belum melengkapi perizinan.

Meski memberikan keterangan, sayangnya tidak semua konfirmasi JatimTIMES ditanggapi oleh pihak Santerra. Termasuk konfirmasi soal izin analisis dampak lalu lintas (Andalalin) yang disebut baru diurus pada 2023. Padahal, Santerra telah beroperasi sejak 2019. Dampaknya, kawasan jalan sekitaran Santerra rawan mengalami kemacetan parah.

Secara umum, pada keterangannya manajemen Santerra mengakui temuan JatimTIMES. Iya, perizinan Santerra belum lengkap meski usahanya hingga kini terus beroperasi.

"Konfirmasi dari legal kami, untuk perizinan bangunan yang lama sudah ada. (Sedangkan) untuk bangunan baru karena ada pengembangan usaha, perizinan masih dalam proses," ujar Manajer Operasional Florawisata Santerra De Laponte Viqi Listiawan, Jumat (13/6/2025).

Viqi menegaskan, pihak Santerra bakal kooperatif untuk melengkapi perizinan. "Insyaa Allah kami akan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Malang dan tentunya kami akan mentaati peraturan pemerintah," tegasnya.

Baca Juga : Ketua DPRD Kabupaten Malang Desak Pemkab Beri Peringatan Tegas ke Santerra: Segera Lengkapi Perizinan

Viqi menyebut, salah satu wujud kooperatif tersebut ialah dengan melakukan pengurusan kelengkapan perizinan. Di sisi lain, upaya Santerra untuk membayar pajak kepada Pemda Kabupaten Malang, diakui Viqi, turut menjadi bukti Santerra bakal kooperatif melengkapi perizinan.

"Salah satu bentuk ketaatan kami (ialah) melakukan pengurusan perizinan dan membayar pajak sesuai yang diwajibkan pada kami," ujarnya.

Pada pernyataannya, Viqi mewakili pihak Santerra juga menyampaikan permohonan maaf. Sebab, belum lengkapnya perizinan tersebut turut menyebabkan kegaduhan saat ini.

"Jika ada kekurangan kami mohon maaf, karena keterbatasan kami. Tentu tetap akan kami penuhi kekuranglengkapannya," pungkasnya.

Pemberitaan soal perizinan Santerra ini tayang secara berseri di JatimTIMES, dan berita ini merupakan seri ketujuh. Pada pemberitaan sebelumnya, sejumlah dinas terkait menyebut setidaknya hingga 12 Juni 2025, manajemen Santerra belum mengajukan kelanjutan beberapa proses perizinan.

Sebaliknya, perizinan yang hingga kini diakui Santerra telah berproses tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan sejumlah pihak tentang sejauh mana progresnya. Hingga kini JatimTIMES masih terbuka untuk memberikan ruang konfirmasi kepada manajemen Santerra.

Seperti apa kelanjutannya? Simak terus hanya di pemberitaan JatimTIMES: Skandal Perizinan Pariwisata Santerra.