JATIMTIMES - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur dari dapil Malang Raya Puguh Wiji Pamungkas, turut menyoroti rencana operasionalisasi layanan Bus Trans Jatim di wilayah Malang Raya. Menurutnya, wacana tersebut harus dikaji secara serius.
Disampaikan Puguh Wiji Pamungkas, pengkajian wacana Bus Trans Jatim secara mendalam tersebut ditujukan agar tidak menimbulkan masalah baru. Baik dari sisi lalu lintas maupun sosial masyarakat khususnya terkait keberadaan para pengemudi angkot.
Baca Juga : Puntung Rokok Picu Kerugian Rp50 Juta Akibat Kebakaran Kandang Sapi di Wagir
"Saya pikir rencana operasionalisasi Bus Trans Jatim di Malang Raya perlu dikaji secara serius. Jangan sampai justru menambah derajat kemacetan di Malang,” ujar Puguh kepada JatimTIMES, Minggu (15/5/2025) malam.
Berdasarkan informasi yang diterima Puguh, salah satu trayek Bus Trans Jatim akan melintasi tengah Kota Malang. Padahal, menurut Puguh, kondisi jalan di tengah kota tersebut relatif sempit dan sudah padat oleh kendaraan pribadi maupun angkutan umum konvensional.
"Sekarang saja tanpa ada bus, sudah terjadi kemacetan. Kalau ditambah bus yang beroperasi di tengah kota, justru bisa memperparah kemacetan,” ujar pria yang baru saja mendapat predikat cumlaude dalam pendidikan doktornya tersebut.
Puguh juga turut menyoroti potensi tergesernya moda transportasi mikrolet atau angkot yang telah menjadi salah satu andalan warga Malang selama bertahun-tahun. Ia khawatir, kehadiran Bus Trans Jatim akan mengambil alih penumpang angkot. Dampaknya berpotensi mengancam mata pencaharian para sopir angkutan kota tersebut.
"Kita harus memahami bahwa sekarang ini ada moda transportasi angkot atau mikrolet yang tentu keberadaannya juga harus diperhatikan. Jangan sampai Bus Trans Jatim ini justru menimbulkan masalah sosial baru akibat sopir angkot kehilangan penumpang,” lanjutnya.
Sebagai solusi, Puguh memberikan saran agar layanan Bus Trans Jatim difokuskan menjadi penghubung antara Kota Malang dan wilayah-wilayah selatan. Di mana, selama ini akses Kota Malang ke wilayah Malang Selatan dinilai belum terlayani dengan baik oleh transportasi umum.
Sebagai contoh, dijabarkan Puguh, rute dari Terminal Arjosari melewati kawasan Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Wajak, hingga Turen. Kemudian tembus ke Jalan Lintas Selatan.
"Kalau konsepnya melingkar seperti itu, tentunya akan jauh lebih menarik. Bahkan bisa jadi alternatif transportasi menuju kawasan wisata. Seperti misalnya di Pantai Selatan hingga pintu masuk Bromo dari arah Malang, tanpa memperparah kemacetan di dalam kota,” jelas Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim itu.
Baca Juga : Ranperda PDRD Bukan Hanya Soal PAD, Ketua Dewan: Kami Beri Kelonggaran Masyarakat
Puguh juga turut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur agar menjadikan momentum operasional Bus Trans Jatim tersebut, sebagai upaya mengoptimalkan aset daerah. "Sehingga jangan sampai uang negara yang sudah dikeluarkan termasuk untuk membangun terminal itu menjadi sia-sia,” tegasnya.
Keberadaan terminal yang dimaksud Puguh tersebut ialah Terminal Hamid Rusdi yang selama ini terkesan mangkrak dan belum difungsikan secara maksimal. "Terminal Hamid Rusdi bisa dihidupkan kembali dan difungsikan sebagai simpul penghubung transportasi dari Malang menuju wilayah selatan. Termasuk yang menuju ke Bromo, atau bahkan Blitar," ujarnya.
Pada penegasannya, Puguh tetap mengapresiasi upaya Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan untuk memperluas layanan Trans Jatim. Namun, ia mengingatkan kepada pemerintah agar melakukan pengkajian ulang sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif baru.
"Rencana operasionalisasi Bus Trans Jatim di Malang Raya perlu dikaji secara serius. Sehingga tidak memberikan dampak dari sisi teknis lalu lintas maupun dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat lokal," pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan, rencananya Trans Jatim di Malang Raya bakal beroperasi pada tahun 2025. Yakni dengan perkiraan beroperasinya mulai Oktober 2025 mendatang.
