JATIMTIMES - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menggantikan Suryo Utomo. Penunjukan ini menjadi bagian dari perombakan jajaran eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Selain Bimo, Letnan Jenderal Djaka Budi Utama juga dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai, menggantikan Askolani. Keduanya telah dipanggil langsung ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (20/5/2025).
Baca Juga : Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 di Jawa Timur, Sudah Dibuka?
Usai dipanggil ke Istana Kepresidenan sore ini, kata kunci "Bimo Wijayanto dirjen pajak" menjadi trending dalam penelusuran Google. Banyak masyarakat yang mencaritahu sosoknya. Usai pertemuan dengan Presiden, Bimo menyampaikan bahwa Prabowo menekankan pentingnya reformasi sistem perpajakan Indonesia.
“Beliau tegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program pelaksanaan beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” kata Bimo, dilansir YouTube KompasTV.
Ia juga menyebut telah diberi mandat untuk segera bergabung di lingkungan Kemenkeu. “Saya diberi mandat, nanti sesuai arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kemenkeu, begitu juga dengan Letjen Djaka,” ujarnya.
Proses pelantikan keduanya akan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Untuk pelantikan dan segala macam menunggu arahan dari Ibu Menteri Keuangan,” lanjut Bimo.
Siapa Bimo Wijayanto?
Bimo bukan nama baru di pemerintahan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Pengalaman lainnya juga tercatat, ia pernah menjabat di Kantor Staf Presiden (KSP), Direktorat Jenderal Pajak, hingga berkecimpung sebagai dosen.
Lahir di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 5 Juli 1977, Bimo merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara (1995). Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Gadjah Mada (UGM) jurusan Akuntansi pada 2000, lalu meraih gelar MBA dari University of Queensland, Australia, pada 2005.
Ia kemudian melanjutkan studi doktoral di bidang ekonomi di National Centre for Social and Economic Modeling (Natsem), University of Canberra, Australia, serta mengikuti program Postdoctoral Fellowship di Duke University melalui Australia Awards.
Baca Juga : Identitas Korban Kecelakaan Kereta Malioboro Ekspres di Magetan Terungkap, 4 Orang Tewas dan 4 Luka-luka
Bimo memulai kariernya sebagai dosen paruh waktu di UGM sebelum bergabung dengan Direktorat Jenderal Pajak pada 2003 hingga 2010. Pada 2015, ia bergabung di Kantor Staf Presiden sebagai Tenaga Ahli Utama, lalu berpindah ke Kemenko Marves dengan posisi strategis di bidang investasi.
Di sektor BUMN, ia tercatat sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk (anak usaha Kimia Farma) sejak 25 Mei 2022, seperti dilansir dalam Laporan Tahunan 2023 perusahaan tersebut.
Bimo juga tercatat tiga kali melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2019, kekayaannya mencapai Rp 5,97 miliar, meningkat menjadi Rp 6,17 miliar di tahun 2020, dan terakhir Rp 6,67 miliar pada 15 Maret 2022.
Rinciannya sebagai berikut:
- Tanah dan bangunan: Rp 5.800.000.000
- Alat transportasi dan mesin: Rp 370.000.000
- Harta bergerak lainnya: Rp 200.000.000
- Kas dan setara kas: Rp 300.000.000
- Utang: Nihil
Bimo melaporkan lima bidang tanah dan/atau bangunan miliknya yang tersebar di Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul. Untuk kendaraan, ia hanya memiliki satu unit Toyota Fortuner TRD keluaran 2017 senilai Rp 370 juta, yang diklaim berasal dari hasil sendiri.
