JATIMTIMES - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan setidaknya sudah ada 53 titik sekolah sebagai sarana prasarana (sarpras) yang tengah berproses untuk sekolah rakyat di Indonesia. Termasuk di antaranya di Kota Batu.
“Saat ini sudah berjalan ada 53 sekolah, yang sudah proses berjalan untuk renovasi karena sudah dinyatakan layak,” ujar Saifullah di sela-sela acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama untuk Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di SMP-SMA Al Hikmah Islamic International Boarding School, Kota Batu, Jawa Timur, Senin (19/5/2025).
Baca Juga : Kompak Bersama Unsur TNI, Wali Kota Malang Tinjau Pelaksanaan MBG
53 sekolah yang akan dijadikan sekolah rakyat itu sedang dalam proses renovasi. Proses renovasi diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk disurvei. Setelah survei dan Kementerian PU menyatakan layak, baru akan dibuat rencana renovasi.
"Pemerintah menargetkan ada 100 sekolah rakyat setahunnya," sebut Gus Ipul, sapaannya.
Ia memastikan tidak ada kendala berarti dalam proses program sekolah rakyat. Dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, sekolah rakyat menggandeng sejumlah lembaga untuk menjalankan program.
Salah satunya Yayasan Al-Hikmah yang dalam hal ini sudah menjalin kerja sama untuk modul dan aplikasi. Modul dan aplikasi berupa learning management system (LMS) bakal diterapkan untuk mengefektifkan pembelajaran dalam sekolah rakyat.
Sedangkan untuk sarpras gedung sekolah berasrama itu program sekolah rakyat yang digulirkan akan menggunakan aset-aset pemerintah baik kementerian maupun pemerintah daerah. Namun, sejumlah sarpras masih dalam catatan perlu direnovasi agar sesuai standar mutu tinggi.
Baca Juga : Besok, Puluhan Ribu Ojol Siap Demo dan Matikan Aplikasi Serentak
Di Kota Batu sekolah rakyat ditetapkan menggunakan gedung Unit Pelaksana Teknis Panti Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) milik Pemprov Jatim di Kota Batu. Nantinya petirahan beralih fungsi sepenuhnya ke sekolah rakyat.
Setelah dilakukan survei dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), kata Gus Ipul, baru akan diputuskan apa kebutuhan yang perlu direvitalisasi. Sehingga kemudian dilakukan renovasi di beberapa titik. Misalnya tempat makan yang kurang, toilet, atau asrama.
"Sarpras yang memimpin Kemen-PU untuk penyelenggaraan. Nantinya setelah disurvei dan dinyatakan layak, apa saja yang perlu direnovasi, itu prosesnya," imbuh dia.
