free web hit counter
Scroll untuk baca artikel
Pemerintahan

Dinding TPU Ketawanggede yang Nyaris Ambrol jadi Ancaman Serius

Penulis : Riski Wijaya - Editor : Sri Kurnia Mahiruni

13
×

Rencana Rilis PlayStation 6 Berpotensi Terungkap, Berkat Microsoft

Share this article
Stik Playstation
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad Safaat.(Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Kondisi dinding Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Kelurahan Ketawanggede, yang nyaris ambrol masih menjadi sorotan. Pasalnya, lokasi TPU yang ada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang itu berada persis di tepi jalan raya. 

Menurut Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad Safaat, kondisi tersebut dirasa sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, TPU tersebut berada di ruas jalan yang memiliki aktivitas lalu-lintas sangat padat. 

Baca Juga : Maharani Sri Suhita: Ratu Kencana Wungu yang Memulihkan Ekonomi Majapahit

“Apalagi dengan banyaknya pengguna jalan yang melintas di situ setiap hari,” ujar Rendra. 

Ruas jalan tersebut menjadi salah satu titik yang paling sibuk di Kota Malang. Mengingat jalan itu menjadi akses yang berada di kawasan mahasiswa. Selain itu juga banyak pertokoan dan perkantoran. 

Sehingga kondisi tersebut sudah menyangkut keselamatan publik. Ia menegaskan
bahwa keberadaan pagar yang rusak atau tidak stabil berpotensi menjadi ancaman serius.

Baik bagi pejalan kaki, pengendara maupun warga sekitar. Ia pun memahami bahwa status lahan TPU Ketawanggede memang belum resmi diserahkan sebagai fasilitas umum (fasum) kepada pemerintah. Namun hal itu, menurutnya, tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan potensi bahaya.

“Walaupun TPU Ketawanggede belum diserahkan ke fasum pemerintahan, tapi pemerintah harus tetap bersiaga dan tidak menunggu sampai terjadi insiden. Ini bom waktu yang bisa menjadi petaka,” terangnya.

Baca Juga : Maharani Sri Suhita: Ratu Kencana Wungu yang Memulihkan Ekonomi Majapahit

Untuk itu, perangkat daerah terkait didorong untuk segera duduk bersama pemilik lahan guna mencari solusi terbaik. Termasuk diskusi lintas sektor juga diperlukan agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab ketika kondisi memburuk.

“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Pemerintah bisa memfasilitasi komunikasi,
mencari skema penanganan darurat, sambil mendorong percepatan serah terima jika memang diperlukan,” tuturnya.

Ia pun berkomitmen untuk mengawal dan menyuarakan di ruang rapat tentang persoalan ini bahkan siap memanggil pihak-pihak terkait jika diperlukan. Ia mengajak semua pihak untuk lebih tanggap terhadap kondisi infrastruktur yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.