JATIMTIMES - Pemanfaatan gedung eks Politeknik Kota Malang (Poltekom) untuk Sekolah Rakyat ternyata hanya bersifat sementara atau jangka pendek. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah mempersiapkan lahan untuk kemungkinan pembangunan gedung baru.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso, rencananya lahan yang akan disiapkan untuk gedung baru Sekolah Rakyat masih berada di kawasan Kedungkandang. Catatan JatimTIMES, kawasan tersebut memang rencananya akan dikembangkan untuk aktivitas pendidikan.
Baca Juga : Teknologi AI Terus Berkembang, Profesi Humas Dituntut Adaptif Tanpa Kehilangan Nilai
"Jadi memanfaatkan gedung yang sudah ada sifatnya sementara, sampai dengan ada gedung baru," ujar Erik.
Menurut Erik, penggunaan gedung eks Poltekom ini dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Malang. Tentu sembari menunggu program tersebut digelar di gedung yang semestinya.
"Kami mengusulkan beberapa lokasi. Salah satunya eks Poltekom, termasuk pula (lahan) yang telah ditinjau oleh beliau (Sekjen Kementerian PU) di sebelah GOR Ken Arok," ungkap Erik.
Targetnya, pada pertengahan tahun 2025 ini, Sekolah Rakyat di Poltekom sudah dapat dilangsungkan. Erik mengatakan, selama ini pihaknya mempertimbangkan beberapa opsi yang dinilai dapat digunakan untuk Sekolah Rakyat.
"Lokasi-lokasi yang sudah ada bangunan-bangunan eksistingnya yang bisa dioptimalisasi dan dimanfaatkan. Selanjutnya tinggal melakukan satu pembenahan dan menambah beberapa ruang," jelas Erik.
Selain gedung eks Poltekom, ia mengaku sempat menyediakan beberapa lokasi. Salah satunya adalah rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Selain itu, pihaknya juga sempat menyiapkan lahan kosong.
Baca Juga : Tinjau Eks Poltekom untuk Sekolah Rakyat, Kemen PU Sebut Perlu Ada Sejumlah Penyesuaian
"Lokasi yang berada di sebelah GOR Ken Arok dinilai juga sangat ideal. Kemudian lokasi berikutnya yang dicari, yaitu lokasi yang memang lahan kosong.
Menurut Erik, program Sekolah Rakyat memiliki desain standar yang sudah dikaji secara mendalam. Desain pertama membutuhkan luas lokasi sekitar lima hektare, kemudian yang kedua, sekitar enam hektare.
"Mulai dari segala sarana, prasarana, pendukung, penunjang ada dua model desain dari pemerintah pusat," pungkas Erik.
