JATIMTIMES - Banyaknya sekolah yang dinilai tak layak turut menjadi sorotan Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas. Oleh karena itu, Puguh turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menjadikan momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 sebagai seremoni belaka.
Sebaliknya, Puguh mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momen Hardiknas pada 2 Mei 2025 ini sebagai refleksi kritis terhadap kondisi pendidikan di Jawa Timur. "Kami masih menjumpai banyak sekolah yang tidak layak dan tidak representatif sebagai tempat belajar," ujar Puguh dalam konfirmasinya kepada JatimTIMES, Jumat (2/5/2025).
Baca Juga : DPP PDIP Ganti Ketua dan Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya
Puguh menyampaikan, meskipun alokasi anggaran pendidikan di Jawa Timur mencapai 32 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sekitar Rp 9 triliun. Namun, berbagai persoalan fundamental belum juga terselesaikan. Terutama soal infrastruktur pendidikan.
"Seharusnya permasalahan ini menjadi perhatian serius, karena pendidikan berkualitas berawal dari lingkungan yang mendukung,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur ini.
Di sisi lain, Puguh juga turut menyoroti kesenjangan kualitas guru antara wilayah kota dan pelosok desa. Alhasil, kondisi tersebut menyebabkan mutu pendidikan menjadi tidak merata.
"Kesenjangan kualitas ini nyata. Padahal anak-anak di desa berhak mendapatkan guru yang sama baiknya dengan anak-anak di kota. Pendidikan bermutu adalah hak setiap warga negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puguh juga menyinggung rendahnya tingkat literasi di Jawa Timur. Ironisnya, hal ini justru terjadi di tengah anggaran pendidikan yang tergolong besar.
"Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran. Jangan sampai uang Rp 9 triliun itu tidak berdampak signifikan bagi kemajuan pendidikan,” tuturnya.
Puguh juga menekankan akan pentingnya sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan dunia industri. Sebab, data menyebutkan, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Jawa Timur.
"Artinya, kurikulum yang ada saat ini belum relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. Sehingga dunia pendidikan dan dunia industri harus duduk bersama guna menyusun solusinya,” terangnya.
Tak hanya itu, Puguh juga turut mengecam praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah. Padahal, selain anggaran APBD, sekolah juga mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
"Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi sekolah untuk membebani orang tua. Tata kelola keuangan harus bersih dan transparan,” tegasnya
Disampaikan Puguh, solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Yakni mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa yang harus bersinergi untuk memastikan pemerataan infrastruktur dan kualitas pendidikan.
"Pemerataan pendidikan harus diwujudkan, termasuk akses terhadap sarana seperti internet, perpustakaan, laboratorium, hingga beragam fasilitas penunjang lainnya. Sekolah-sekolah di pelosok pun juga harus merasakan kualitas yang sama dengan sekolah di kota,” ujarnya.
Baca Juga : Catat! Ini Daftar 44 Pecahan Uang Rupiah yang Tak Berlaku, Ada yang Masih Bisa Ditukar
Pada penekanannya, Puguh juga membahas ihwal proses rekrutmen guru. Yakni baik yang berstatus honorer maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menurutnya juga harus dilakukan dengan seleksi ketat. Tujuannya untuk memastikan mutu pendidikan.
"Kualitas anak didik sangat ditentukan oleh kapasitas dan integritas guru. Maka seleksi dan pembinaan guru harus dilakukan dengan serius,” ujarnya.
Di sisi lain, Puguh juga mengajak para orang tua selaku wali murid untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan anak. Pertimbangannya, karena keluarga merupakan ruang pendidikan pertama.
"Motivasi dari rumah sangat penting agar anak-anak punya semangat belajar dan tidak mudah putus sekolah,” imbuhnya.
Puguh menilai, Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia, menjadikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jawa Timur sangat menentukan masa depan bangsa.
"Kalau kita ingin Jawa Timur dan Indonesia maju, maka SDM-nya harus unggul. Sedangkan untuk mewujudkan itu, dimulai dari pendidikan,” tuturnya.
Puguh turut mengajak semua pihak untuk meneladani semangat Ki Hajar Dewantara. Yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.
"Di manapun posisinya, kita punya peran penting untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan," ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Puguh turut mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. "Hadirkan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Jawa Timur," pungkasnya.
