JATIMTIMES - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) Muhammad Musyafak Rouf mengulas berbagai permasalahan yang masih dihadapi Jatim. Ia menyoroti masalah ketimpangan pembangunan hingga kerusakan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan ketika menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Selasa (29/4/2025), di Shangri-La Hotel Surabaya.
Baca Juga : Usung Aspirasi Dapil, Nasim Khan Usulkan Situbondo Miliki KPH Sendiri ke Dirut Perum Perhutani
Mula-mula, Musyafak Rouf menegaskan bahwa Musrenbang ini merupakan momentum penting untuk menyelaraskan visi, menyatukan semangat dan memperkuat sinergi pembangunan antara seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif maupun legislatif, dunia usaha, akademisi dan seluruh elemen masyarakat.
Sebagai lembaga legislatif yang merupakan representasi rakyat, menurutnya DPRD Jatim berkewajiban memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui reses, kunjungan kerja, maupun menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
Pihaknya juga dituntut senantiasa memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Karena itu, Musyafak Rouf turut menyampaikan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Jatm pada kegiatan Musrenbang kali ini.
"Pokok-pokok pikiran DPRD ini disusun berdasarkan hasil reses, rapat dengan pendapat dan kunjungan kerja seluruh anggota DPRD, yang kemudian diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta kapasitas riil anggaran Pemprov Jatim," jelasnya.
Dalam dokumen tersebut, dia bilang, DPRD memberikan pandangan dan pertimbangan terhadap arah prioritas pembangunan daerah. Serta rumusan usulan kebutuhan program dan kegiatan yang bertujuan menjawab permasalahan nyata di tengah masyarakat.
"Kami mencermati bahwa Jawa Timur masih menghadapi berbagai permasalahan pembangunan, antara lain ketimpangan pembangunan antar-wilayah, khususnya antara kawasan utara dan selatan, serta antara wilayah aglomerasi perkotaan dan pedesaan," tandasnya.
Dia juga menyoroti tingginya angka kemiskinan, terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan baru pasca-pandemi. Selain itu, persoalan lain yang masih dihadapi Jatim yakni masalah pengangguran dan rendahnya daya serap tenaga kerja khususnya di kalangan pemuda dan lulusan baru.
Kemudian, ada pula persoalan kesenjangan akses dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Lalu infrastruktur dasar yang belum merata, termasuk transportasi energi dan jaringan digital di daerah pinggiran.
Baca Juga : Tiga Menteri Hadiri Musrenbang RPJMD dan RKPD Provinsi Jatim
Musyafak Rouf juga menaruh perhatian pada kerusakan lingkungan dan meningkatnya potensi bencana alam akibat perubahan iklim. "Yang terakhir belum optimalnya tata kelola pemerintahan, layanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan," paparnya.
Lebih lanjut, dia menilai, permasalahan tersebut tentu memerlukan penanganan yang tidak parsial. Melainkan harus holistik, lintas sektor dan berkelanjutan.
"Dalam menyikapi berbagai tantangan tersebut kami menegaskan bahwa arah pembangunan Jawa Timur harus selaras dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ) Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045," urainya.
Dalam hal ini, Parlemen Jatim menekankan beberapa tahapan penting. Pertama, pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Kedua, penanggulangan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses layanan dasar serta pengembangan kewirausahaan rakyat.
Ketiga, pengembangan sumber daya manusia berkualitas yang sehat, berpendidikan dan berdaya saing tinggi. Keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang transparan, akuntabel dan responsif.
Kelima, bangunan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap bencana. "Dan keenam penguatan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan pelaku usaha agrikultur," ucapnya.
