JATIMTIMES - Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menanggapi larangan pelaksanaan wisuda di tingkat TK hingga SMA yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang belakangan tengah ramai diperbincangkan usai diprotes oleh seorang wanita bernama Aura Cinta.
Menurutnya, wisuda di sekolah boleh dilakukan dengan beberapa syarat. "Tapi kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan, dan itu atas sepersetujuan orangtua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan? Yang penting wisuda itu jangan berlebihan, dan tidak dipaksakan,” kata Mu’ti saat ditemui wartawan dalam acara Konsolidasi Pendidikan Dasar Menengah Tahun 2025 di Depok, Jawa Barat pada Selasa (29/4/2025).
Baca Juga : Kapolresta Malang Kota Raih Penghargaan di PWI Jatim Award 2025
Mu’ti menilai, wisuda merupakan tanda gembira, syukur, dan kegiatan untuk mengakrabkan orangtua dengan sekolah. Menurutnya, ada kemungkinan orangtua tak pernah ke sekolah dan bertemu para guru.
"Karena bisa jadi orangtua ada yang tak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya ke sekolah pas wisuda, itu juga tak semua orangtua juga datang dengan berbagai alasan,” ujar Mu’ti.
Untuk itu, ia menyerahkan kebijakan pelaksanaan wisuda ke sekolah masing-masing. Ia berpesan wisuda dilakukan dengan sederhana, tidak memberatkan, dan jangan dipaksakan.
"Karena itu maka menurut saya, sudahlah itu dikembalikan saja kepada masing-masing sekolah. Yang penting, jangan memberatkan, jangan dipaksakan, dan jangan berlebih-lebihan," imbuhnya.
Mu'ti juga menyarankan agar sekolah tidak memberikan predikat wisudawan terbaik, terutama bagi siswa TK/PAUD. Karena menurutnya semua siswa baik dan hebat.
"Termasuk kadang-kadang juga ada wisuda TK gitu kan. Nanti ada wisudawan TK yang terbaik. Padahal semua anak TK kan baik, anak TK kan semuanya hebat," ungkap Sekum PP Muhammadiyah itu.
Kendati demikian, Mu'ti menegaskan wisuda boleh dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip yang telah ia sebutkan.
Baca Juga : Pertamina Patra Niaga Tanggapi Permintaan Bupati Malang Terkait CSR Penanganan Sampah
"Tapi ya nggak apa-apalah. Sekali lagi ya prinsipnya, jangan berlebih-lebihan, jangan memaksakan dan juga semuanya harus dalam batas-batas yang wajar dan tetap mengedepankan prinsip kesederhanaan," tandasnya.
Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada Sabtu (26/4) berdebat dengan remaja yang baru lulus dari SMAN 1 Cikarang Utara terkait pelarangan sekolah menggelar wisuda.
Remaja tersebut mengkritik kebijakan pelarangan wisuda sebab dianggap para siswa akan kehilangan kenangan perpisahan sebelum kelulusan.
Dedi menyatakan dia tidak akan mengubah keputusannya mengenai pelarangan wisuda dan kegiatan perpisahan di luar sekolah. “Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,” kata Dedi Mulyadi.
Gubenur Jabar itu mengatakan bagi orang miskin, uang untuk wisuda akan lebih bermanfaat jika digunakan hal lain. Ia juga menambahkan banyak orang tua yang menyambut baik kebijakan penghapusan wisuda untuk anak sekolah.
