JATIMTIMES - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan memberi catatan serius pada Ditjen Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan upaya pemekaran suatu wilayah.
Menurut Irawan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan pemerintah pusat sebelum pemekaran suatu wilayah dilakukan. Termasuk sebelum kebijakan untuk memoratorium pemekaran wilayah dicabut dan kembali resmi bergulir.
Baca Juga : Skandal Madiun 1899: Snouck Hurgronje di Balik Kudeta Sunyi atas Bupati Brotodiningrat
"Pemekaran daerah tetap penting tapi harus dibarengi dengan desentralisasi ekonomi," ujar Irawan saat mengikuti rapat bersama Ditjen Otoda Kemendagri belum lama ini.
Bahkan menurut Anggota Komisi II DP ini, desentralisasi ekonomi menjadi salah satu kelemahan pemerintah terkait kebijakan pemerintah daerah. Padahal menurutnya, pemerintah pusat seharusnya dapat menjadi motor atas hal tersebut.
"Jadi sentralisasi politik ada di pemerintah pusat, tapi pemda (pemerintah daerah) bisa menjalankan bisnis dan ekonomi. Saya minta Ditjen Otoda untuk fokus disana," tutur Irawan.
Tak hanya itu, politisi muda Partai Golkar ini tak segan menyebut bahwa Ditjen Otoda Kemendagri gagal mendesain strategi dan kebijakan pemekaran daerah. Apalagi, dalam setiap upaya pemekaran daerah, masalah yang selalu dihadapi adalah kemandirian fiskal.
“Seolah kita tidak mungkin bisa memekarkan daerah lagi hanya karena pertimbangan kemampuan fiskal. Karena fiskal kita kan Pendapatan Asli Daerah ditambah dana transfer daerah,” terang Irawan.
Ia menjelaskan, pemda rata-rata menggunakan sekitar 50 persen anggaran dari APBD untuk keperluan belanja pegawai dan operasional. Tak dipungkiri, hal itu itu yang kerap membuat daerah menjadi sulit dan terbebani.
“Bayar pegawai aja nggak bisa. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bicara pemekaran daerah,” imbuh angota legislatif dapil Jawa Timur V ini.
Baca Juga : Penjelasan Zulham DPRD Kabupaten Malang Ihwal Domisili SPMB Penerimaan Siswa Baru: Tak Ada Zonasi
Untuk itulah menurutnya, terkait kebijakan otonomi daerah ia tak ingin hanya sekadar mencabut moratorium pemekaran wilayah. Namun, ia menegaskan bahwa upaya pemekaran daerah harus dapat diimbangi dengan desentralisasi ekonomi.
Ia mencontohkan negara China yang sukses membangun daerah otonom melalui kebijakan pemekaran wilayah. Padahal menurutnya, Indonesia dan China memiliki kedudukan yang sama jika dilihat dari easy doing business atau kemudahan berusaha secara global.
"Jadi China membangun konsep desentralisasi itu diiringi dengan desentralisasi ekonomi tadi itu. Pemerintah pusat tetap mengontrol politik, sementara pemerintah lokal, menjalankan bisnis dan ekonominya. Nah, kita belum sampai ke sana,” jelasnya.
Untuk itulah, ia meminta kepada Dirjen Otoda Kemendagri fokus pada upaya mendorong ekonomi di daerah. Apalagi tugas Kemendagri untuk urusan politik di daerah sudah tuntas. Hal tersebut dilihat dari rampungnya seluruh tahapan dalam gelaran Pemilu dan Pilkada.
