JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi pada Kamis (17/4/2025)
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Hariyanto yang sekaligus membacakan rekomendasi dewan dan diikuti oleh anggota dewan lintas fraksi yang ada di gedung wakil rakyat.
Baca Juga : Pemkab Sampang Kembali Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut dari BPK
Sementara dari eksekutif hadir Wakil Bupati Banyuwangi H Mujiono bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Kepada Badan, Camat Lurah/ Kepala Desa (Kades) yang sebagian mengikuti secara daring dan beberapa undangan lain.
Menurut Michael DPRD Banyuwangi memberikan 7 rekomendasi atas LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2024, antara lain; kemandirian fiskal, optimalisasi penciptaan iklim investasi mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan Universal Health Coverage (UHC) , peningkatan dan ketahanan pangan, penanganan banjir dan penataan ASN sesuai dengan Tupoksi agar ditunjuk pejabat definitif.
Politisi Partai Demokrat itu menuturkan sebelum memberikan rekomenas, DPRD sudah rapat-rapat dan kajian di komisi maupun Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta menyandingkan dengan dokumen pendukung lain terkait APBD kabupaten Banyuwangi tahun 2024
“Pendalaman materi kami melakukan tinjau lapang, konsultasi, rapat dengar pendapat maupun adanya aduan masyarakat terhadap pelaksanaan APBD Banyuwangi Tahun 2024,” ujar Michael.
Lebih lanjut dia mengungkapkan selama 2024, eksekutif terbukti mampu melakukan berbagai terobosan, inovarif, kreatif, dan mampu sinergitas dan kolaborasi yang baik dengan semua stakeholder dalam membangunan Banyuwangi yang lebih baik maju dan sejahtera.
Sementara Wakil Bupati (Wabup) Banyuwangi H. Mujiono kepada wartawan menyatakan pada dasarnya eksekutif siap menerima masukan saran yang konstruktif apabila ada kekurangan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan peningkatan pelayanan masyarakat.
Baca Juga : Bantah 'Pisah Ranjang', Bupati dan Wakil Bupati Jember Kompak Hadir di Paripurna RPJMD 2025–2029
Lebih lanjut H. Mujiono mengungkapkan menanggapi 7 rekomendasi dari legislatif menjadi semangat untuk meningkatkan kinerja dalam memenuhi target yang diharapkan. Salahsatunya adalah pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Salah satu aset kita adalah Pulau Tabuhan dan tidak kalah penting aset pelayanan pengelolaan sampah yang menjadi alat pelayanan dan mendapatkan PAD, termasuk retribusi yang belum optimal,” ujarnya.
Kemudian untuk pelayanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah akan meningkatkan secara bertahap tetapi tetap memberikan kemudahan kepada masyarakat jika dapat melalui UHC akan dilakukan dengan melalui SPM.
Selanjutnya terkait dengan pejabat yang saat ini masih Pelaksana tugas (Plt) perlu ada peningkatan untuk menjadi pejabat definitif.”Kemarin kita melakukan percepatan untuk eselon III menjadi eselon II sudah dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat untuk yang masih Plt terutama para camat bisa dilaksanakan,” pungkas H Mujiono.
