Penetapan Ranperda RPJMD 2025-2029 Situbondo, Ketua DPRD: Masyarakat Harus Ikut Kawal Implementasinya

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama persetujuan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, Kamis (19/6/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD ini dihadiri oleh Bupati Situbondo, unsur Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta para anggota dewan.

Baca Juga : Anak 8 Tahun di Situbondo Belum Bersekolah, DPRD dan Dinsos Gercep Lakukan Pendampingan, Kini Diterima di SDN 2 Patokan

Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi menyampaikan bahwa pengesahan RPJMD ini merupakan tonggak penting dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman strategis pemerintah daerah dalam menjalankan visi dan misi pembangunan Kabupaten Situbondo.

"Ranperda RPJMD yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten ini mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan Situbondo secara berkelanjutan dan berkeadilan. Hari ini kita tetapkan bersama sebagai wujud sinergi legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah," ujar Mahbub Junaidi.

Tidak hanya itu, Mahbub juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pelaksanaan RPJMD. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat akan memperkuat akuntabilitas serta efektivitas program-program pembangunan.

"Rencana ini bukan sekadar dokumen, tapi merupakan komitmen moral dan politik untuk mewujudkan Situbondo Naik Kelas. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat turut mengawal implementasinya," tambah Mahbub.

Ranperda RPJMD 2025-2029 memuat arah kebijakan, program prioritas, serta target-target pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Proses penyusunannya telah melalui tahapan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa hingga kabupaten.

Baca Juga : Baca Selengkapnya