DPD LIRA Situbondo Ingatkan Pemilik Perusahaan Tidak Pinjamkan Bendera untuk Proyek APBD

JATIMTIMES - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Situbondo mengingatkan kepada para pemilik perusahaan berbadan hukum seperti CV dan PT agar tidak meminjamkan nama atau legalitas perusahaannya (bendera) kepada pihak lain untuk mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua DPRD LIRA Situbondo Didik Martono menegaskan bahwa praktik "pinjam bendera" tersebut tidak hanya mencederai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga dapat menjerumuskan para pelakunya ke ranah pidana, terutama jika terkait dengan korupsi atau pelanggaran hukum lainnya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga : Progres Sekolah Rakyat Situbondo: 50 Pendaftar PTK Siap Lanjut Ujian Tulis

"Meminjamkan CV atau PT untuk proyek APBD itu bukan sekadar pelanggaran etika usaha. Itu bisa masuk kategori pidana, terutama jika proyeknya bermasalah atau ada dugaan markup dan penyalahgunaan anggaran," ujar dia, Rabu (18/06/2025).

Didik  juga menegaskan komitmennya untuk melaporkan praktik pinjam bendera ke aparat penegak hukum (APH). Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan partisipatif masyarakat dalam menjaga integritas pengadaan pemerintah dan mencegah kerugian negara akibat kolusi dan manipulasi tender.

Selain berpotensi pidana, praktik ini juga melanggar prinsip-prinsip persaingan sehat, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses lelang dan kredibilitas para penyedia jasa yang berkompeten dan profesional.

Didik menambahkan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar secara resmi memiliki tanggung jawab hukum atas penggunaan legalitasnya. Jika disalahgunakan oleh pihak ketiga, bukan hanya penyewa bendera yang bisa diproses hukum, tetapi juga pemilik sah perusahaan yang meminjamkan nama tersebut.

"Bagi kami, ini  persoalan serius. Jika ditemukan adanya perusahaan yang terindikasi meminjamkan benderanya untuk proyek APBD, kami tidak akan segan-segan melaporkannya ke pihak kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga antikorupsi seperti KPK," tegas dia.

Baca Juga : Baca Selengkapnya