Ketua DPC PPP Banyuwangi Minta Pemerintah Tetapkan HET Beras
Reporter
Nurhadi Joyo
Editor
Dede Nana
03 - Jun - 2025, 09:50
JATIMTIMES - Setelah pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) berhasil dan dalam program percepatan sembada pangan, khususnya produksi beras yang mampu surplus dalam beberapa waktu terakhir.
Namun keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi beras nasional, dampak positifnya belum dirasakan oleh masyarakat kecil yang tidak sedikit harus membeli beras dengan harga yang cukup tinggi di pasaran.
Baca Juga : Terima Audiensi, Puguh DPRD Dukung Perjuangan Habaib dan Tokoh Jatim
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Banyuwangi, H. Basir Qodim, setelah produksi beras berhasil pemerintah diharapkan bisa membuat kebijakan pengendalian harga jual di pasaran. misalnya membuat patokan penjualan harga beras di pasaran terendah Rp. 8 ribu per kg dan Rp. 10 ribu Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Percuma stok beras nasional melimpah tetapi masyarakat belum merasakan manfaatnya dan tidak mampu harus membeli beras dengan harga yang tinggi,” ujar H Basir melalui sambungan WhatsApp (WA) pada Selasa (3/6/2025)
Dia menuturkan kebutuhan beras nasional di Indonesia per tahun diperkirakan sekitar 30,5 hingga 31,2 juta ton. Sedangkan produksi beras untuk konsumsi pangan di sekitar 31 juta ton per tahun.
“Kebutuhan per tahun 31.2juta ton sedang hasil produksi tahun 2024 30.2jt ton jadi defisit 1jt ton. Kalau 2025 ini stok surplus karena Kementan berhasil meningkatkan produksi beras 4jt ton sehingga bisa surplus 2jt ton lebih,” imbuh H.Basir.
Anggota DPRD Banyuwangi periode 2019 – 2024 tersebut mengungkapkan harga beras di Banyuwangi bervariasi tergantung jenis dan kualitasnya. Harga jual di pasaran mulai dari sekitar Rp. 13.000 sampai dengan Rp. 30 ribu per kilogram.
Baca Juga : Forex Online Trading: Cara Modern untuk Mengelola Keuangan Pribadi
“Pokoknya terendah di Rp. 8 ribu tertinggi Rp. 10 ribu itu sangat berpihak kepada rakyat. Kan pemerintah sudah sukses produk sendiri. Mungkin petani bisa disubsidi pupuknya sehingga dengan harga Rp. 8 ribu petani masih untung,” pungkas H...
