JATIMTIMES - Bupati LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Situbondo, Didik Martono, menegaskan bahwa tidak ada pungutan atau fee sebesar 20 persen dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang bersumber dari dana APBN.
Penegasan sekaligus pengingat ini disampaikan guna meluruskan isu yang berkembang di tengah masyarakat dan mencegah praktik pungutan liar yang mencemari tujuan utama program tersebut.
Baca Juga : Spesial Long Weekend dan Tahun Baru Islam, Jasa Marga Terapkan Tarif Tol Diskon 20 Persen
"Program P3-TGAI ini murni untuk kepentingan petani dan masyarakat. Kami sudah menerima laporan adanya pihak-pihak yang mengaku membawa aspirasi dan meminta fee hingga 20 persen dari penerima manfaat. Ini tidak benar dan tidak dibenarkan secara hukum maupun etika," tegas Didik Martono dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa program irigasi P3-TGAI merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Program ini ditujukan untuk memperbaiki jaringan irigasi tersier guna mendukung produktivitas pertanian, terutama di daerah-daerah yang selama ini mengalami kekurangan pasokan air.
Didik juga menyampaikan bahwa DPD LIRA Situbondo mendukung penuh pelaksanaan program ini secara transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi. Ia mengimbau kepada seluruh kelompok penerima manfaat yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) penempatan lokasi untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai perantara atau pemilik program.
"Kalau ada yang mengaku bisa membantu meloloskan program dengan imbalan tertentu, itu jelas modus. Saya minta masyarakat melapor ke aparat hukum jika menemukan hal-hal seperti itu," ujar Didik.
Bupati LIRA Situbondo itu juga mengapresiasi para pelaksana program yang sejauh ini telah menjalankan proyek dengan baik dan sesuai prosedur. Namun demikian, ia tetap meminta agar seluruh pihak tidak lengah dan tetap menjaga integritas serta komitmen dalam pelaksanaan proyek.
Tak hanya itu, ia juga mendesak agar aparat penegak hukum lebih proaktif dalam mengawasi pelaksanaan program-program strategis pemerintah. "Jangan tunggu laporan, segera cek dan pastikan di lapangan tidak ada penyimpangan. Kalau ditemukan, tindak tegas," katanya.
Baca Juga : Disparbud Ajukan Bantengan Lereng Semeru dan Kolak Goblok Poncokusumo sebagai Warisan Budaya Takbenda
Menurutnya, keberhasilan proyek irigasi seperti P3-TGAI ini sangat berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah. Maka dari itu, program ini harus dijauhkan dari oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi di luar ketentuan.
Didik juga berharap, dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat tidak lagi bingung atau merasa ragu dalam menjalankan program. Ia meminta semua pihak untuk saling menjaga agar program ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
"Saya ingin tegaskan sekali lagi: tidak ada fee 20 persen, tidak ada pungutan, dan tidak ada orang yang bisa menjanjikan program ini dengan syarat tertentu. Semua dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku," pungkasnya.
