JATIMTIMES - Kementerian Sosial tengah menyiapkan 53 Sekolah Rakyat (SR) dengan sarana prasarana (Sarpras) dari aset pemerintah. 100 SR ditargetkan pendiriannya selama setahun. Pendaftaran peserta dilakukan melalui seleksi administrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tanpa seleksi akademik.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Sekolah berasrama itu ditargetkan bisa beroperasi tahun ajaran 2025-2026. Diprioritaskan untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin yang terdata.
Baca Juga : Jadwal SPMB SD Negeri Kota Malang 2025, Ini Tahapan dan Syaratnya
"Yang bisa masuk di sekolah rakyat ini mereka yang ada di DTSEN Desil 1. Semua anak bisa sekolah, tidak ada lagi tes akademik," tegas Saifullah saat audiensi dengan calon peserta sekolah rakyat di Unit Pelaksana Teknis Panti Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA), Batu, Senin (19/5/2025).
Untuk diketahui, gedung UPT PPSPA milik Pemprov Jatim ditetapkan menjadi lokasi sekolah rakyat di Kota Batu. Petirahan sepenuhnya akan beralih fungsi menjadi sekolah rakyat mulai tahaun ajaran baru pada pertengahan tahun ini.
Di Kota Batu sendiri, ada kuota awal sekitar 75 siswa sekolah rakyat. Rinciannya, 49 berasal dari Kota Batu, 26 lainnya berasal dari Kabupaten Malang. Sedangkan kapasitas ruang dan asrama di UPT PPSPA menurut Pemprov Jatim sekitar 150 siswa.
Ia menekankan, peruntukan sekolah rakyat harus tepat sasaran. Di lain sisi, masyarakat dari kalangan kurang mampu yang ingin menyekolahkan anaknya di SR diminta berkomitmen untuk tidak putus di tengah jalan.
"Hanya yang lolos administrasi, kemudian ada kunjungan ke rumah, ada dialog, wawancara, komitmen orang tua agar tidak putus tengah jalan disertai pernyataan tertulis. Kemudian cek kesehatan," rincinya.
Baca Juga : MAN 2 Kota Malang Wisuda 83 Hafiz Quran, Murojaah Jadi Pesan Kepala Kemenag dan Kepala MadrasahÂ
Pria yang disapa Gus Ipul itu menyebut, tahapan tes atau pemeriksaan kesehatan juga hanya ditujukan untuk mengetahui risiko penyakit dari calon peserta. Mereka yang mengalami kendala kesehatan disebut akan dibantu pemulihan hingga tuntas. Dengan demikian, pemerintah ingin memastikan siswa SR bisa sehat dan mengikuti pembelajaran dengan baik.
"Kurikulumnya ada kurikulum formal, pendidikan karakter, dan ada pendidikan keterampilan. Intinya kita ingin memberikan pilihan ke siswa ini apakah lanjut ke pendidikan tinggi atau bekerja," imbuh Gus Ipul.
