free web hit counter
Scroll untuk baca artikel
Pendidikan

Fakultas Humaniora UIN Malang Lolos ke Tahap Akhir Penilaian Pilot Project WBK

Penulis : Anggara Sudiongko - Editor : Sri Kurnia Mahiruni

13
×

Rencana Rilis PlayStation 6 Berpotensi Terungkap, Berkat Microsoft

Share this article
Stik Playstation
Fakultas Humaniora lolos ke tahap akhir dalam penilaian Pilot Project Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024 (ist)

JATIMTIMES - Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang mencatatkan prestasi gemilang setelah berhasil lolos ke tahap akhir dalam penilaian Pilot Project Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024. 

Keberhasilan ini didapatkan setelah Fakultas Humaniora berhasil memenuhi syarat nilai minimal dalam dua survei utama, yakni Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) untuk periode Triwulan III dan IV tahun 2024.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah ke Dollar AS Melemah, Sempat Sentuh Rp 17.000 Lebih

Dalam hal ini, Fakultas Humaniora menunjukkan komitmen luar biasa terhadap reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa 94,73 persen satuan kerja yang dinilai, atau sebanyak 72 dari 76 satuan kerja, berhasil memenuhi nilai minimal dalam kedua survei tersebut. 

Keberhasilan ini membuka jalan bagi Fakultas Humaniora untuk diusulkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai satuan kerja dalam Pilot Project WBK 2024, yang akan dinilai lebih lanjut oleh Tim Penilai Internal (TPI).

Surat resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan Nomor B-0950/B.IV/OT.00.3/3/2025, mengusulkan Fakultas Humaniora sebagai bagian dari Pilot Project WBK 2024. Proses penilaian ini merupakan langkah penting dalam usaha menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih bersih dan akuntabel di lingkungan kementerian dan perguruan tinggi.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai tahapan evaluasi yang harus dijalani oleh Fakultas Humaniora. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, Fakultas Humaniora mengikuti proses evaluasi yang ketat dalam rangka menuju Zona Integritas WBK dan WBBM. 

Fakultas ini telah melewati berbagai tahapan penilaian, termasuk penilaian mandiri oleh Tim Penilai Pendahuluan (TPP) Kementerian Agama sepanjang tahun 2024.

Penilaian ini mencakup aspek Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SPAK, dan SPKP, yang semuanya berhasil dilalui oleh Fakultas Humaniora. Dengan hasil ini, Fakultas Humaniora dinyatakan lolos dan melanjutkan ke tahap akhir penilaian WBK 2024.

Baca Juga : Apakah April 2025 Ada Long Weekend seperti Maret? Cek di Sini Jawabannya

Dekan Fakultas Humaniora, Dr. M. Faisol, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh civitas akademika Fakultas Humaniora dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional.

“Kami bersyukur atas capaian ini. Ini adalah bukti nyata bahwa kami berkomitmen tinggi dalam mewujudkan zona integritas yang bersih dari korupsi dan mengedepankan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder. Kami akan terus memperkuat sistem akuntabilitas dan meningkatkan kualitas layanan agar dapat menjadi model dalam implementasi reformasi birokrasi di lingkungan perguruan tinggi,” ujar Dr. Faisol.

Dengan lolosnya Fakultas Humaniora ke tahap akhir penilaian Pilot Project WBK 2024, diharapkan fakultas ini dapat menjadi contoh yang baik bagi satuan kerja lainnya, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun perguruan tinggi. Keberhasilan ini diharapkan juga dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, serta meningkatkan kualitas layanan di dunia akademik.

Ke depan, Fakultas Humaniora berkomitmen untuk terus memperkuat sistem akuntabilitasnya dan mengedepankan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan, menjadikan mereka teladan dalam implementasi reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.