JATIMTIMES - Tiket mudik gratis yang disediakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat kembali ke kampung halaman diduga dimanfaatkan oleh oknum calo untuk mencari keuntungan dengan memborong tiket gratis kemudian dijual kembali dengan harga mahal.
Kejadian tersebut ditemukan di Pelabuhan Jangkar Situbondo. Rudi sala satu pemudik dari kepulauan Raas, mengaku membeli tiket mudik gratis program Pemerintah Kabupaten Sumenep seharga Rp382 ribu lebih untuk 4 orang dan satu sepeda motor.
Baca Juga : Kabar Baik! 2 Bansos Kemensos ini Dijadwalkan Cair Bersamaan dengan Lebaran
"Saya beli dari calo mas, seharga Rp382 ribu lebih. Pesannya pas di Bali bayarnya pas nyampe pelabuhan Jangkar," ungkap Rudi sembari menunjukan tiket mudik gratis program dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, Senin (24/3/2025) di pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo.
Rudi mengaku bahwa dia tidak mengetahui soal sosialisasi program tiket mudik gratis dari pemerintah sehingga dia memesan melalui calo tiket. "Saya tidak tau kalau ada program tiket gratis, karena sudah terlanjur pesan ya saya bayar melalui transfer," ujarnya.
Sementara itu, Subiyakto selaku Camat Raas menyayangkan adanya kegiatan calo yang menjual tiket mudik gratis program Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut kepada pemudik.
"Saya sangat menyayangkan adanya calo yang menjual tiket mudik gratis program Pemerintah Kabupaten Sumenep. Selain itu warga saya sudah tertahan lebih dari 3 hari untuk pulang kampung, ini kan menyusahkan warga saya," kata Subiyakto kepada media.
Subiyakto mengaku, hal semacam itu tidak hanya terjadi sekali dua kali, namun hampir setiap tahun. Sehingga dia berharap program mudik gratis untuk dihapuskan saja.
"Hapus saja program mudik gratis ini kalau hanya menyusahkan warga saya. Biar sudah tidak gratis, yang penting pemerintah menyediakan armada yang lebih banyak agar tidak ada warga saya yang tertahan sampai berhari-hari," ungkapnya.
Baca Juga : Lebih Baik Berangkat Mudik Pagi atau Malam? Yuk Dengar Saran Dokter
Sementara itu, Selamet Santoso selaku penanggungjawab Lintasan Jangkar di bawah ASDP Ketapang menjelaskan bahwa terkait hal tersebut dirinya tidak mengetahui. Bahkan dia mengatakan bahwa sepengetahuannya tidak ada yang namanya calo di pelabuhan Jangkar.
"Saya tidak tau, sepengetahuan saya loh ya tidak ada calo. Persoalan ada atau tidaknya calo di luar kewenangan kami," jelas Selamet.
Secara administrasi, kata Selamet manifes selalu valid meskipun tidak 100 persen, setidaknya masih diangkat 90 persen lebih. "Yang penting terdata lengkap sesuai KTP, karena selama ini manifes selalu valid meskipun tidak 100 persen," pungkasnya.
