JATIMTIMES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD di Graha Paripurna DPRD, Selasa (11/3/2025) malam. Dalam forum tersebut, parlemen daerah menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan pembangunan yang lebih terarah.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, memimpin jalannya rapat didampingi Wakil Ketua I M. Rifa’i dan Wakil Ketua III Susi Narulita KD. Hadir pula Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M., Wakil Bupati Beky Herdihansah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga : Peresmian RSUD Ngantang oleh Bupati Malang Tuai Apresiasi, Puguh DPRD Jatim: Jawaban Atas Disparitas
Dalam sambutannya, Supriadi menegaskan bahwa penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Ia menjelaskan bahwa dokumen ini merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat selama masa reses serta berbagai forum diskusi. "Pokir DPRD menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini, kita memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Supriadi.
Laporan Pokir DPRD yang dibacakan oleh juru bicara Nasikhah menyoroti tiga aspek utama pembangunan di Kabupaten Blitar: peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis pertanian dan industri pengolahan, serta percepatan reformasi tata kelola pemerintahan.
Menurut Nasikhah, pembangunan SDM menjadi agenda prioritas guna menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Ia menyebutkan bahwa penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi akan menjadi bagian penting dalam strategi ini.
"Investasi dalam SDM adalah kunci agar Kabupaten Blitar mampu bersaing. Program beasiswa, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan pendidikan berbasis teknologi akan menjadi perhatian," ungkapnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai landasan pembangunan daerah. Dengan mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian, DPRD menilai perlunya kebijakan yang mendukung hilirisasi produk pertanian melalui industri pengolahan.
"Potensi lokal harus dioptimalkan. Jika kita bisa membangun rantai produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, maka kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil akan meningkat," kata Nasikhah.
Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang efisien menjadi prasyarat bagi pelayanan publik yang lebih baik. DPRD menilai reformasi birokrasi harus diarahkan pada digitalisasi layanan dan peningkatan transparansi.
Baca Juga : Gelaran Pasar Murah di Klojen Disambut Antusias Warga
"Pelayanan publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses adalah harapan masyarakat. Transformasi digital harus menjadi agenda utama dalam reformasi birokrasi kita," tambahnya.
Merespons laporan Pokir DPRD, Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M., menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Menurutnya, penyelarasan antara Pokir DPRD dan prioritas eksekutif akan menentukan efektivitas implementasi kebijakan daerah.
"Kita tidak ingin pembangunan hanya berhenti di atas kertas. Setiap kebijakan harus dapat diukur dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Rijanto juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ia berharap proses perencanaan ini dapat berjalan dengan prinsip partisipatif dan berbasis data yang akurat.
Wakil Bupati Beky Herdihansah menambahkan bahwa evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah berjalan perlu menjadi bagian dari proses perencanaan ke depan. "Kita harus memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk itu, monitoring dan evaluasi harus diperkuat," katanya.
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Blitar kini telah disampaikan, menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan yang lebih konkret dan tepat sasaran. Dengan perencanaan yang partisipatif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat, peluang untuk mewujudkan pembangunan Blitar yang lebih maju semakin terbuka lebar.
