Spanduk Kritik untuk Wapres Gibran: Aksi Mahasiswa Blitar Dihalau Paspampres

JATIMTIMES — Suasana di sekitar Jalan Kalimantan, Kota Blitar, pada Rabu siang, 18 Juni 2025, semula berjalan tertib menjelang kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Namun ketegangan sejenak menyelimuti lokasi saat tiga mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar berusaha membentangkan spanduk berisi kritik politik tepat di jalur pengamanan ketat. Mereka segera dihalau oleh anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang berjaga.

Spanduk yang hendak dibentangkan mahasiswa itu memuat kritik langsung terhadap sejumlah janji kampanye Wapres Gibran saat Pemilu 2024 lalu. Kalimat-kalimat seperti “Omon-omon 19 juta lapangan kerja?”, “Dinasti tiada henti”, hingga “Semangat terus bikin bualan Mas Wapres Gibran” terpampang dalam potongan kain yang sempat terlipat setengah sebelum diamankan aparat.

Baca Juga : 37 Mahasiswa UIN SATU Tulungagung Terima Beasiswa Penuh dari Alumni Akpol

Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiyantana, saat dikonfirmasi membenarkan insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan aparat tidak tergolong sebagai penangkapan. Tiga mahasiswa itu hanya dihalau dan diamankan sementara oleh Paspampres karena dinilai berpotensi mengganggu pengamanan tamu VVIP.

"Benar, sekitar pukul 12.30 WIB, ada tiga mahasiswa yang diamankan karena hendak mendekat ke barisan pengamanan dengan membawa spanduk. Ini sesuai prosedur pengamanan VVIP. Area memang harus steril," kata Subiyantana kepada wartawan.

Menurutnya, setelah dilakukan klarifikasi dan tidak ditemukan unsur pidana, ketiga mahasiswa itu dipulangkan dan tidak diproses hukum lebih lanjut. Ia memastikan situasi pengamanan kedatangan Wapres berjalan dalam kondisi aman, terkendali, dan sesuai standar operasional pengamanan tokoh negara.

Namun demikian, dari sudut pandang mahasiswa, insiden itu mencerminkan ketimpangan antara wacana demokrasi dan praktik di lapangan. Ketua PC PMII Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan kadernya merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang konstitusional.

“Spanduk yang kami bawa adalah bentuk kritik, bukan tindakan anarkis. Ini bagian dari komitmen moral kami untuk mengawal pemerintahan agar tetap berada di jalur yang benar,” ujarnya.

Thoha menyebut kritik yang mereka sampaikan antara lain menyoroti janji kampanye Wapres Gibran soal penciptaan 19 juta lapangan kerja, serta praktik politik dinasti yang dinilai makin mengakar dalam sistem pemerintahan...

Baca Selengkapnya