Keberatan Bayar Wisuda? DPRD Kota Malang Imbau Agar Masyarakat Berani Menolak
Reporter
Hendra Saputra
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
23 - May - 2025, 09:34
JATIMTIMES - Isu wisuda yang memberatkan warga masyarakat Kota Malang terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Bahkan, hal itu telah tercium oleh DPRD Kota Malang.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang dari Fraksi Gerindra, Ginanjar Yoni Wardoyo mengaku telah mendengar informasi seperti ini dari sejumlah sekolah dan dari orang tua wali. Namun kendalanya, yang mengadakan wisuda atau purna wiyata adalah paguyuban orang tua wali. Sehingga, pihaknya tidak bisa melakukan tindakan.
Baca Juga : Kunker ke Eropa, Ketua DPRD Jatim Mengaku tak Tahu dan Sebut BPSDM Penyelenggara
“Walau pun, kami sebenarnya sedikit mengetahui bahwa ada campur tangan sekolah. Tapi secara aspek hukum ini belum bisa ditindak. Karena kalau bicara paguyuban ya orang tua wali sendiri,” kata Ginanjar kepada JatimTIMES, Jum'at (23/5/2025).
Saat ini, Ginanjar terus memberikan edukasi terhadap orang tua wali yang keberatan dengan biaya wisuda. Dalam hal ini untuk berani menolak jika memang keberatan dari sisi biaya.
“Nah, nanti kalau ada ancaman atau tindakan dari sekolah, kami pastikan akan turun ke lapangan,” tegas Ginanjar.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah orang tua wali SDN Kauman I merasa keberatan dengan rencana wisuda mewah yang digelar di sebuah hotel pada 19 Juni 2025 nanti. Dari informasi yang diterima media ini, sekelas sekolah dasar membebankan biaya untuk wisuda sebesar ratusan ribu. Hal itu belum juga untuk paket busana tematik yang ditentukan pada wisuda tersebut.
Namun, banyak orang tua wali yang tidak berani angkat bicara. Mereka mengaku takut kalau anaknya dimusuhi oleh paguyuban atau menjadi incaran dari sekolah.
Baca Juga : Jokowi Soal Bareskrim Nyatakan Asli Ijazahnya: Ya Memang
Mereka memilih jalan aman agar anaknya dapat terus meneruskan pendidikan. Namun di balik memilih jalan aman itu, ada biaya yang harus dikeluarkan sebelum anaknya juga mendaftar untuk ke sekolah yang lebih tinggi.
Jika dibandingkan daerah lain, misalnya di Jawa Barat, saat ini di bawah kepemimpinan Gubernur Dedy Mulyadi, wisuda untuk anak sekolah ditiadakan. Karena banyak orang tua wali yang merasa keberatan...
