LIRA Miliki Bukti Kuat yang Sudah Sampai ke Bupati Sanusi meski Inspektorat Tidak Temukan Bukti Pungli di MKKS SMPN

JATIMTIMES - DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang mengaku telah memiliki bukti kuat atas dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kabupaten Malang. 

Pengakuan itu buntut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Malang yang dilakukan secara acak dengan memanggil dan memeriksa 15 kepala sekolah pada tahap pertama dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap 42 kepala sekolah. 

Baca Juga : Nick Kuipers Tinggalkan Persib usai 6 Tahun Kebersamaan

Selain itu, bendahara, unsur MKKS SMPN Kabupaten Malang, dan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga tidak luput dan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. 

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat  Kabupaten Malang tersebut telah disampaikan oleh Plt Inspektur Pembantu Wilayah IV Didiet Candra Eri beserta jajaran kepada Plt Bupati LIRA Malang Wiwid Tuhu Prasetyanto beserta jajaran di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, Selasa (20/5/2025) lalu. 

Untuk diketahui,  pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat   kepada unsur kepala sekolah, bendahara, MKKS SMPN Kabupaten Malang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berdasarkan pengaduan yang dilayangkan DPD LIRA Kabupaten Malang terkait adanya dugaan pungli di lingkungan MKKS SMPN Kabupaten Malang. 

"Ternyata kompak tidak ada satu pun yang mau menceritakan terkait fakta pemotongan tersebut. Tapi juga terungkap bahwa pada setiap periode penyaluran dana BOS (bantuan operasional sekolah), mekanisme informasinya ternyata melalui MKKS, padahal seharusnya bisa cukup melalui Dinas Pendidikan," ungkap Wiwid, Kamis (22/5/2025). 

Dengan adanya mekanisme yang menurutnya dapat berpotensi menimbulkan hal yang tidak baik, maka dari pihak Inspektorat  telah memberikan peringatan kepada MKKS SMPN Kabupaten Malang dan jajaran terkait agar tidak menerapkan mekanisme serupa di kemudian hari. 

"Katanya untuk ke depannya akan diubah dan atas temuan tersebut akan ditindaklanjuti dan diberikan konsekuensi," kata Wiwid. 

Menurut Wiwid, upaya yang dilakukan oleh jajaran Inspektorat  dapat terganggu oleh kebiasaan solidaritas sesama profesi, termasuk dihambat oleh mentalitas tidak pro terhadap anti korupsi...

Baca Selengkapnya