Komunitas Keris Tolak 19 April Hari Keris Nasional, Luncurkan Petisi Dukung 25 November
Reporter
Bambang Setioko
Editor
Yunan Helmy
20 - Apr - 2025, 03:55
JATIMTIMES — Penetapan 19 April sebagai Hari Keris Nasional oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai ketua SNKI (Serikat Nasional Keris Indonesia), memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen pelestari budaya.
Organisasi nasional Senapati Nusantara bersama komunitas empu, perajin, budayawan, dan generasi muda perkerisan menyuarakan sikap tegas: menolak 19 April sebagai Hari Keris Nasional. Sebaliknya,mereka kukuh bahwa Hari Keris Nasional jatuh pada 25 November.
Baca Juga : Pembalap AHRT Gerry Salim Ramaikan HDC Tour di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen
“Tolak 19 April, tegakkan 25 November sebagai Hari Keris Nasional yang sah dan bermartabat," bunyi keputusan mereka.
Aksi Damai di Malang, Spanduk Budaya Ditegakkan
Di Kota Malang, aksi simbolik digelar oleh jaringan komunitas keris dari berbagai daerah, Minggu (20/4/2025). Mereka memadati area sekitar Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya, membawa spanduk bertuliskan:“Keris Bukan Milik Organisasi, tapi Warisan Bangsa” dan “Tolak 19 April – Hormati 25 November”.
Aksi ini diisi dengan pembacaan Piagam Marwah Keris Nusantara, edukasi publik, serta orasi kebudayaan yang menggetarkan dari Riski Maulana, insan muda perkerisan sekaligus koordinator aksi.
“Saya hanya seorang anak muda yang mencintai makna di balik bilah. Bukan bentuknya yang membuat saya bertahan, tapi nilainya. Dan karena itu saya menolak 19 April,” ucap Riski di depan peserta aksi.
“UNESCO mengakui keris Indonesia pada 25 November 2005. Itu bukan seremoni, itu sejarah. Kalau negara ini jujur pada sejarahnya, maka 25 November adalah jawabannya," ujar dia.
Senapati Nusantara: Ini Bukan Tentang Simbol, tapi Soal Sejarah
Sementara itu, dari Jakarta, Wakil Sekretaris Jenderal Senapati Nusantara Nurjianto menyatakan bahwa keputusan menetapkan 19 April cacat secara moral dan historis karena berpijak pada hari ulang tahun organisasi, bukan pada tonggak sejarah budaya nasional.
“Kami tidak anti-Hari Keris Nasional, tapi kami menolak sejarah diganti menjadi hari lahir lembaga. Keris diakui dunia oleh UNESCO pada 25 November 2005. Itu dasar yang sah, bukan agenda seremoni,” tegas Nurjianto...
