Pemkab Malang Perkirakan Pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen Dimulai Pertengahan Tahun 2026
Reporter
Tubagus Achmad
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
01 - Apr - 2025, 08:47
JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memperkirakan pembangunan jalan tol dari Malang ke Kepanjen yang akan mempermudah aksesibilitas masyarakat Malang Raya mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2026.
Perkiraan itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto. Pejabat publik yang akrab disapa Tomie itu mengatakan, nantinya di pertengahan tahun 2026 akan ada aksi atau realisasi rencana pembangunan jalan tol dari Malang ke Kepanjen.
Baca Juga : UIN Malang Buka Pendaftaran Jalur UM-PTKIN 2025, Jangan Sampai Terlewat
"Dari sisi kita pembahasan jangka panjang itu sudah masuk. Kalau tidak ada perubahan pertengahan tahun 2026 sudah dilakukan kegiatan atau aksinya," ujar Tomie kepada JatimTIMES.com.
Tomie yang sudah sembilan tahun menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Malang ini menuturkan, saat ini kebijakan terkait dengan rencana pembangunan jalan tol dari Malang ke Kepanjen sudah masuk dalam tahap rencana kebijakan.
"Intinya paling tidak kebijakan itu sudah masuk, tinggal implementasinya bagaimana polanya. dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum RI," tutur Tomie.
Pihaknya menyebutkan, bahwa rencana pembangunan jalan tol dari Malang ke Kepanjen merupakan kewenangan penuh dari pemerintah pusat. Termasuk di dalamnya penentuan trase jalan tol serta pembebasan lahan untuk memperlancar proyek pembangunan jalan tol.
Namun, untuk rencana anggaran, Tomie belum bisa memastikan terkait anggaran yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan jalan tol dari Malang ke Kepanjen. Pasalnya masih belum ada hasil akhir terhadap kajian rencana pembangunan jalan tol dari Malang ke Kepanjen.
Baca Juga : Pemkab Malang Buka Wacana Hibah Rp 2,6 Miliar, Solusi Tunggakan Cetak e-KTP
"Untuk bentuk aksinya itu kewenangan penuh dari pusat, kami juga belum tahu. Apakah seperti dulu dari BUMN atau beralih sepenuhnya kepada Kementerian PU RI...
