Dorong BKD Kembali ke Timeline Awal, Peserta CPNS Pemprov Jatim Harapkan SPMT Mei
Reporter
Abd Syukur
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
22 - Mar - 2025, 02:52
JATIMTIMES- Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) disambut penuh suka cita.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah sempat mengumumkan pengangkatan serentak CASN 2024, dengan CPNS dijadwalkan pada 1 Oktober 2025 serta PPPK tahap I dan tahap II secara serentak pada Maret 2026.
Baca Juga : Bank Jatim Raih Penghargaan Ajang 14th Infobank Isentia Digital Brand Recognition 2025
Namun, terbaru Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) paling lambat akan diangkat pada Juni 2025, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat diangkat pada Oktober 2025.
Konferensi pers yang digelar di Kantor KemenPAN-RB pada Senin (17/3/2025) juga ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini bahwa pemerintah pusat mempersilakan serta akan memfasilitasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah menunjukkan kesiapan serta memenuhi persyaratan pengangkatan CASN.
Menanggapi hal tersebut, salah satu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Deaz Terengganu menyampaikan bahwa kabar tersebut membawa kebahagiaan bagi para rekan sejawatnya.
Menurutnya, penundaan pengangkatan CPNS yang direncanakan dilakukan serentak di Bulan Oktober berpotensi menimbulkan masalah dan gejolak di tengah masyarakat.
Sebab, banyak para CPNS yang telah resign dari pekerjaan sebelumnya, kemudian membayar penalty karena resign sebelum kontrak berakhir bahkan juga ada yang telah membayar kontrakan atau kos bagi mereka yang bertugas di luar kota.
"Alhamdulillah Pemerintah Pusat mendengar aspirasi para CASN yang beberapa hari ini menjadi trending topik bersama," ungkapnya, Sabtu (22/3/2025).
Pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BKD Jatim merespon kebijakan tersebut dengan kembali ke timeline awal.
Baca Juga : Baca Selengkapnya
