JATIMTIMES - Ratusan warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Sumberpucung - Selorejo - Rekesan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bendungan Lahor, Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang pada Senin (26/1/2026).
Pada aksinya, ratusan warga dari Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang dan Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar tersebut menuntut pihak Perum Jasa Tirta (PJT) I selaku BUMN pengelola Bendungan Lahor untuk memberikan akses gratis bagi warga lokal.
Baca Juga : BTN dan Rumah Rakyat: Antara Target Negara, Kritik Pengembang, dan Akses Masyarakat
Tuntutan tersebut turut disampaikan para warga dalam aksinya menyusul diberlakukannya sistem pembayaran non-tunai secara penuh. Yakni sejak awal tahun 2026.
Aspirasi para warga tersebut juga nampak disampaikan dalam berbagai atribut unjuk rasa termasuk spanduk bertuliskan: Seruan 1 Kata Gratis. Para massa juga menggelar aksi tanda tangan simbol tuntutan gratis akses Bendungan Lahor bagi warga lokal.
"Kami warga yang terdampak pembangunan Bendungan Lahor dari dua Kecamatan. Sumberpucung - Selorejo dan satu desa, Rekesan," ujar Rahman Arifin selaku perwakilan warga terdampak sekaligus koordinator massa aksi saat mengawali konfirmasinya kepada awak media.
Secara garis besar, diutarakan Rahman, tuntutan dan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan pada aksi unjuk rasa hari ini ialah akses gratis bagi warga sekitar. Termasuk bagi warga yang terdampak Bendungan Lahor. Bukan justru diberikan kartu gratis yang dikeluhkan warga lantaran tidak sesuai dengan realita yang dialami para warga. "Yang kami inginkan untuk warga Sumberpucung, Selorejo, dan Rekesan hanya satu kata, gratis," tegasnya.
Diakui Rahman, sebelum diberlakukan pembayaran non-tunai, warga lokal maupun yang terdampak bisa mengakses jalur di Bendungan Lahor secara gratis. "Tapi sekarang warga harus beli kartu dan ada juga pembagian kartu gratis yang sifatnya itu tidak selamanya, enam bulan sekali kami harus memperbarui dengan biaya Rp 35 ribu," keluh Rahman yang disambut teriakan warga tanda setuju dengan pernyataan tersebut.
Rahman menyebut, beban yang harus ditanggung warga lokal semakin berat bila mana kartu akses Bendungan Lahor hilang. "Kalau kartu hilang, biayanya Rp 100 ribu, berarti itu kan bukan gratis bagi warga, seolah-olah gratis, tapi bukan gratis," imbuhnya.
Rahman menegaskan, tuntutan akses gratis tersebut hanya berlaku bagi warga lokal dan yang terdampak. Bukan masyarakat umum yang hendak melintasi Bendungan Lahor.
Baca Juga : Saldo JHT Bisa Dicairkan 30% untuk Cicilan Rumah, Ini Ketentuannya
"Kami hanya meminta hak kami sebagai warga yang terdampak, untuk masalah penarikan wilayah luar, orang yang berkunjung, silahkan, kami tidak akan mengganggu itu. Tuntutan kami, hilangkan mekanisme kartu gratis, kami minta benar-benar gratis. Kalau tidak percaya, kami tunjukkan KTP," tegasnya.
Dijabarkan Rahman, sebagian warga lokal dan yang terdampak semenjak diberlakukan kebijakan baru harus membayar sesuai tarif. Yakni Rp 1.000 bagi kendaraan roda dua dan Rp 3 ribu bagi kendaraan roda empat. "Anak pelajar itu ada member kartu gratis tapi perbulan Rp 15 ribu, itu apa gratis kalau suruh bayar," ujarnya.
Sementara itu, setelah menyerukan tuntutannya, para warga yang menggelar aksi unjuk rasa kemudian membubuhkan tanda tangan mereka. Yakni sebagai wujud perwakilan seluruh warga lokal maupun yang terdampak Bendungan Lahor ihwal tuntutan akses gratis.
"(Aksi tanda tangan, red) merupakan wujud dukungan warga. Selanjutnya satu langkah komando tetap di saya, selain instruksi dari saya berarti bukan gerakan murni rakyat. Tapi adalah gerakan yang mengacau, terimakasih," pungkas Rahman yang kemudian disambut teriakan warga wujud dukungan agar tuntutan direalisasikan.
