JATIMTIMES - Sebagai bentuk dukungan penuh Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat, DP3AP2KB Kota Kediri menggelar rakor pengelolaan program tersebut, Rabu (9/7/25). Sasaran program MBG ini ialah 3B. yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD.
Bertempat di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri, kegiatan ini dihadiri oleh kepala DK3AP2KB, perwakilan OPD terkait seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, kecamatan se-Kota Kediri, lurah Se-Kota Kediri, puskesmas se-Kota Kediri dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ngadirejo, Tosaren, Mrican serta Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) tingkat kecamatan dan kelurahan
Baca Juga : Kerja Sama dengan Pemkab Malang, Batam Minta Dikirimi Sayur dan Lombok
Dalam sambutannya, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri Arief Cholisudin mengatakan, adanya program MBG ini dapat membantu memberikan tambahan gizi untuk masyarakat. Program MBG bagi 3B ini rencananya akan mulai dilaksanakan pada 14 Juli 2025. Cholis menambahkan, sampai saat ini sudah ada 3 SPPG atau dapur MBG di Kota Kediri, yakni SPPG Ngadirejo, SPPG Mrican dan SPPG Tosaren.
“Peran dari Pemerintah Kota Kediri dalam hal ini adalah menyiapkan data sasaran yang tepat dan memobilisasi kader-kader di kelurahan dalam membantu distribusi MBG ke 3B dari rumah ke rumah. Penentuan sasaran didasarkan pada aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) dengan prioritas penerima yang masuk dalam data P3KE atau Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” jelasnya.
Penerima manfaat program MBG adalah ibu hamil trimester 1, 2 dan 3, ibu menyusui bayi berusia 0-6 bulan dan balita berusia 6-59 bulan dan aktif mengikuti kegiatan posyandu di wilayahnya masing-masing.
“Demi kelancaran program ini, DP3AP2KB akan melibatkan kader pendamping seperti penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), IMP Bangga kencana dan kader posyandu. Peran kader pendamping nantinya ialah mendistribusikan, melakukan pemantauan, pendampingan, edukasi gizi, pencatatan dan pelaporan,” tambahnya.
Sedangkan tugas kelurahan diharapkan dapat menyampaikan informasi ke masyarakat, melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi. “Data MBG ini bergerak karena data ibu hamil dinamis yang nantinya akan dibantu dipantau oleh puskesmas. Lurah diharapkan bisa memberikan informasi sejelasnya terkait perubahan data 3B bersama dengan TPPS kecamatan,” ujarnya.
Baca Juga : Wali Kota Blitar Mas Ibin Luncurkan Mobil Jenazah Gratis, Layani Warga Tanpa Biaya
Sementara itu, Oneng Aulia -kepala SPPG Mrican- mengatakan setiap SPPG mendapat kuota 4.000 penerima manfaat yakni siswa sekolah dan B3 dengan kuota 10 persen dari jumlah total penerima manfaat. Untuk ketentuan penerima manfaat yaitu 1 dapur melayani maksimal 4 sampai 5 km. Pendistribusian MBG untuk sasaran B3 diberikan langsung ke 400 penerima sedangkan untuk sekolah akan dilakukan secara bertahap.
“Setiap pengantar akan membawa berita acara serah terima yang mencatat kapan makanan dimasak dan kapan harus dikonsumsi untuk menghindari makanan basi atau hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Pendistribusian MBG dilakukan setiap hari Senin dan Kamis berupa makanan siap saji dan paket kudapan berupa susu, roti, buah, telur, dsb untuk hari Selasa, Rabu dan Jumat.
