JATIMTIMES - Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim) Agus Black Hoe Budianto meminta Pemprov Jatim memberikan pendampingan dan pemulihan psikis bagi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Menurutnya, korban selamat dan keluarga korban yang meninggal dunia tengah membutuhkan pendampingan.
"Kami minta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera hadir memberikan pendampingan bagi para korban selamat, termasuk layanan trauma healing. Khususnya bagi anak-anak dan perempuan yang mengalami kejadian traumatis dalam insiden ini,” ungkapnya, Senin (7/7/2025).
Baca Juga : Situbondo Naik 4 Peringkat di Porprov Jatim IX 2025, Komisi IV DPRD Apresiasi Kerja Keras Atlet dan KONI
Agus Black Hoe menegaskan, peran Pemprov Jatim tidak boleh hanya berhenti pada proses evakuasi dan pencarian korban semata. Ia menilai, penanganan pasca-tragedi harus menyentuh aspek kemanusiaan yang lebih dalam.
Langkah tersebut dibutuhkan agar korban bisa kembali menjalani kehidupan dengan rasa aman dan pulih secara psikologis. “Jangan sampai ada keraguan di masyarakat untuk menggunakan trasnportasi laut kita, sehingga kepercayaan publik menurun,” jelasnya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim itu juga menyayangkan tidak adanya sistem informasi publik yang terbuka terkait kelayakan kapal penumpang yang beroperasi di Jatim. Terutama di rute laut seperti Selat Bali yang dikenal memiliki arus kuat dan cuaca ekstrem.
Lebih lanjut, Agus juga menuntut agar pemerintah menyediakan akses informasi bagi masyarakat umum terkait kelayakan kapal yang akan mereka tumpangi. Dia menilai keterbukaan data akan memberi rasa aman dan nyaman bagi penumpang, serta dapat menjadi sarana kontrol publik terhadap moda transportasi laut.
“Masyarakat perlu diberi akses terhadap data kelayakan kapal. Ini bagian dari hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman saat bepergian. Jangan sampai keselamatan penumpang dikorbankan karena kelalaian atau ketertutupan informasi,” tandas legislator asal Dapil Jatim IX (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi) itu.
Sementara itu, tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali juga memicu keprihatinan mendalam dari Anggota Komisi D DPRD Jatim Harisandi Savari. Legislator asal daerah pemilihan Madura itu menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan kapal penumpang dan barang demi mencegah tragedi serupa terulang.
“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan sidak ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Meskipun pengelolaan pelabuhan umumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi Pemprov Jatim juga memiliki dermaga di sana yang dikelola ASDP,” ujar Harisandi.
Baca Juga : Kota Surabaya Juara Umum Porprov Jatim IX 2025, Siap Jadi Tuan Rumah 2027
Menurutnya, aspek keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama. Ia mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap usia operasional kapal, karena kapal yang sudah terlalu tua memiliki risiko tinggi mengalami kerusakan hingga kecelakaan di laut.
“Perlu ada standar nasional yang tegas terkait batas usia kapal. Pemeriksaan rutin dan kewajiban mengganti kapal tua harus menjadi bagian dari regulasi keselamatan pelayaran,” tegas politisi PKS itu.
Harisandi juga menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum bagi seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memperkuat pengawasan terhadap armada kapal penyeberangan, terutama yang beroperasi di jalur-jalur vital seperti Selat Bali.
“Kejadian ini bukan hanya soal cuaca atau teknis mesin, tapi soal sistem. Pemerintah harus hadir dengan regulasi dan pengawasan yang ketat, agar keselamatan masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut benar-benar terlindungi,” pungkasnya.
