JATIMTIMES - Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 7,3 juta peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Di Jawa Timur (Jatim), sebanyak 939.746 peserta PBI JK akan terkena dampaknya.
Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menilai, nasib 939.746 peserta BPJS Kesehatan yang terancam dicoret tidak bisa dianggap remeh. Dia minta Pemprov Jatim segera bertindak agar tidak terjadi krisis layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. “Pemprov harus sigap, ini bukan soal administrasi biasa, tapi menyangkut nyawa dan hak masyarakat kecil atas layanan kesehatan,” tegas Deni Wicaksono, Jumat (27/6/2025).
Baca Juga : Berikan Layanan di Program Bunga Desaku Cantik, Disdukcapil Jember Layani 315 Pemohon dalam Sehari
Dia juga mengingatkan, kelalaian dalam administrasi bisa berakibat fatal. Ia tidak ingin masyarakat kecil kehilangan akses terhadap layanan kesehatan dasar, akibat penghapusan peserta BPJS Kesehatan segmen PBI JK. “Pemerintah provinsi harus sigap menyelesaikan masalah ini sebelum masyarakat jadi korban,” ujar pria yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jatim ini.
Menurut Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut, BPJS bukan sekadar program, melainkan juga instrumen vital dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial. Karena itu, dia juga menyoroti lemahnya sosialisasi yang dilakukan otoritas terkait.
Deni menyebut mayoritas warga, terutama di desa-desa dan kawasan terpencil, belum memahami pentingnya verifikasi data ulang kepesertaan BPJS Kesehatan. “Banyak warga kita yang tidak paham kalau ada verifikasi data. Kalau sosialisasinya lemah, wajar mereka tidak tahu, lalu tiba-tiba status kepesertaannya dicoret, ini kan merugikan rakyat,” tandas Deni.
Lebih lanjut, dia mendesak agar seluruh jajaran pemerintah, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga pemerintah kabupaten/kota, turut ambil bagian secara aktif dalam proses verifikasi.
Baca Juga : Pansus DPRD Jatim: Target Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan PAD Terlalu Rendah
Ia juga mengusulkan agar BPJS Kesehatan menggencarkan pendekatan pelayanan langsung ke masyarakat. “Jangan sampai ada warga yang terdepak dari BPJS hanya karena masalah teknis administratif. Harus ada posko, pelayanan keliling, dan pendampingan sampai ke tingkat desa,” paparnya.
