JATIMTIMES - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya padi serentak di 14 Provinsi se Indonesia bersama kepala daerah dan Forkopimda masing-masing provinsi melalui Virtual Meeting Zoom.
Panen raya padi serentak di 14 Provinsi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional. Salah satu daerah yang turut menjadi lokasi panen raya yakni di Kabupaten Situbondo bertempat di Area Persawahan Desa Pawoan, Kecamatan Panarukan.
Baca Juga : Panen Raya Padi, Wali Kota Malang Bakal Optimalkan Potensi Pertanian
Dalam kesempatan itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau akrab disapa Mas Rio mengemukakan jika sebenarnya Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Kodim 0823 Situbondo sudah merencanakan untuk panen raya padi pada tanggal 16 lalu, namun kemudian mundur dan disesuaikan dengan agenda pemerintah pusat.
"Hari ini kita sedang melakukan Panen Raya Padi serentak di 14 provinsi bersama pemerintah pusat melalui virtual meeting via zoom, dan Situbondo dengan target 65 ribu luasan hektare untuk ketahanan pangan kita, insyaallah tercapai. Cuma memang tadi ada data BPS tadi ada angka prediktif, potensinya angkanya bisa bertambah," ujar Mas Rio, Senin (7/4/2025) usai melaksanakan panen raya padi.
Untuk hasil panen raya di lokasi tersebut, Mas Rio menyebutkan data sample BPS sebesar 5,47 per ubinan dengan ukuran 2,5 meter persegi (2,5 m x 2,5 m). "Kalau rata-rata biasanya 7 ton per hektare bisa sampai 8 ton per hektare. Untuk meningkatkan Itu butuh anggaran, nah itu akan kita coba sesuaikan dianggaran perubahan untuk maksimalkan di pertanian," ungkap Mas Rio.
Tidak hanya itu, Mas Rio juga mengungkapkan banyak usulan dan berbagai masukan terkait pertanian, utamanya soal air. Dia akan meminta kepala dinas terkait untuk mencari mitigasinya.
"Soal saluran irigasi Itu multi case, setiap kecamatan saya kira berbeda-beda masalahnya. Memang betul subtansinya bagaimana pengelolaan air itu bisa menambah kapasitas produksi pertanian. Cuma di Panarukan tadi memang ada case khusus, ada pengalihan dari kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, karena untuk memitigasi banjir, nah itu terdampak ke pertanian. Nanti kita akan simulasikan seperti apa, dan kita akan ajak bicara BBWS Brantas supaya bisa akomodatif lagi terhadap aspirasi petani di Panarukan," jelasnya.
Untuk angka Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kabupaten Situbondo, kata Mas Rio, struktur terbesarnya ada di pertanian dan itu sesuai dengan visi misi Situbondo Naik Kelas.
"Kalau surplus kita besar kan baik untuk perekonomian masyarakat, apalagi angka PDRB kita strukturnya paling tinggi pertanian, ngapain kita berfikir untuk yang lain. Ini sesuai dengan visi misi Situbondo Naik Kelas. Kita akan terus meningkatkan kapasitas pertanian kita," kata Mas Rio.
Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer 0823/Situbondo Letkol Inf. Alexander A.B. menyampaikan bahwa sampai saat kuarter pertama sampai Maret, sudah mencapai target. Capaian target dari Kementerian Pertanian beberapa bulan kemarin selalu mencapai target.
Baca Juga : Polresta Malang Kota Monitoring Jalur Balik, Antisipasi Kemacetan dan Kecelakaan
"Kendala kita di Situbondo ini adalah masalah pengairan, irigasi tersier utamanya. Beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan kegiatan irigasi pompanisasi, pipanisasi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan jumlah tambah tanam maupun area persawahan itu sendiri, khususnya daerah yang selama ini tidak dimanfaatkan. Lahan tadah hujan kita jadikan sasaran pipanisasi," ungkap Letkol Inf. Alexander A.B.
Dandim 0823/Situbondo menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal harga gabah sesuai HPP yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian yakni Rp 6500 per kilogram. "Kami sifatnya pengawalan dan mengawal stabilitas harga gabah Rp 6500. Nah selep-selep sudah kami warning untuk menerima gabah dari petani Situbondo dengan harga HPP Rp 6500, termasuk yang dari luar, yang coba-coba masuk ke Situbondo dan mengambil harga di bawah HPP itu, itu yang sedang kita kejar bersama-sama agar tetap di harga Standar Rp 6500," pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Jainur Ridho menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mana HPP gabah Rp 6500 tersebut sangat menguntungkan sekali untuk para petani.
"Program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini patut kita apresiasi. Dengan HPP gabah Rp 6500 dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini harus kita kawal bersama agar dapat benar-benar dirasakan oleh petani serta jangan sampai ada petani yang menjual gabahnya di bawah HPP karena ketidaktahuan," kata Jainur Ridho.
Dalam waktu dekat, lanjut Jainur, pihaknya akan akan mengusulkan Perda HPP dan HET gabah padi dan jagung serta beberapa hasil pertanian lainnya yang bisa menguntungkan petani.
"Ini bentuk komitmen komisi dua dalam rangka melindungi petani agar hidupnya makmur dan sejahtera. Kami minta kepada Bulog agar mengawal gabah petani agar gabahnya sesuai HPP yakni Rp 6500," pungkasnya.
