JATIMTIMES – Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menuntut transparansi total dalam tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD). Untuk itu, Fraksi PAN mengusulkan adanya sistem pengawasan digital yang disebut sebagai dashboard knline kinerja terintegrasi.
Juru bicara Fraksi PAN Suli Da'im menjelaskan, sistem tersebut diperlukan guna mengakhiri praktik laporan formalitas yang selama ini menutupi kondisi riil perusahaan daerah yang dinilai tidak sehat.
Baca Juga : 11 Tips Pindah Rumah Menurut Fengsui agar Bawa Energi Positif dan Rezeki
Ia menegaskan bahwa transformasi BUMD tidak boleh lagi hanya berhenti pada tataran jargon politik. Ia menyoroti fakta bahwa sebagian besar BUMD saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan, yakni kontribusi dividen yang dihasilkan tidak sebanding dengan besarnya penyertaan modal yang telah dikucurkan melalui APBD.
Suli Da'im menekankan bahwa akuntabilitas publik harus diperkuat melalui keterbukaan data yang dapat diakses secara langsung. "Transformasi tata kelola tidak lagi hanya jargon karena fakta kondisi BUMD Jawa Timur yang didominasi kondisi tidak sehat," ujarnya.
"Maka untuk melaksanakan rekomendasi Pansus DPRD ini, kami meminta pula akuntabilitasnya melalui adanya dashboard online kinerja terintegrasi berbasis indikator kinerja utama (KPI) yang terukur yang dapat dipantau secara real time dari kinerja BUMD Jawa Timur," tegas Suli Daim.
Fraksi PAN merinci bahwa dashboard tersebut wajib memuat data komprehensif, mulai dari laporan keuangan harian, capaian operasional, hingga pemetaan risiko usaha secara berkala. Pihaknya menilai, tanpa pengawasan yang presisi, aset-aset daerah yang bersifat strategis akan terus menjadi beban fiskal daripada menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
Fraksi PAN juga menyoroti banyaknya aset BUMD yang saat ini dalam status idle atau tidak produktif. Melalui sistem online terintegrasi, setiap kebocoran anggaran atau ketidakefisienan manajemen dapat terdeteksi lebih dini oleh eksekutif maupun legislatif sebelum dampak kerugian meluas. Hal ini dianggap sebagai langkah preventif untuk menyelamatkan keuangan daerah dari potensi kerugian yang berulang setiap tahun.
Baca Juga : Juney Hanafi Juara Lintang Flores 2026, Pesepeda Asal Malang yang Ukir Sejarah untuk Indonesia
Lebih lanjut, PAN mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak menjadikan rekomendasi pansus sebagai dokumen administratif semata. Fokus utama harus tertuju pada perbaikan kualitas SDM di jajaran direksi yang harus diukur melalui key performance indicator (KPI) yang ketat dan transparan bagi publik.
"Dashboard tersebut harus memuat data keuangan, operasional, kontribusi PAD, serta resiko usaha secara berkala. Kami berharap, semua rekomendasi tidak hanya berhenti sebagai tindakan administratif dan formalitas belaka," ucap dia. "Maka kami menimbang perlu adanya dashboard tersebut agar pemantauan yang dilakukan dapat secara real time dan dapat dikawal bersama demi kepentingan bersama rakyat Jawa Timur," sambung Suli Da’im.
Fraksi PAN menyatakan menyetujui laporan Pansus BUMD dengan catatan bahwa pembangunan infrastruktur pengawasan digital ini adalah syarat mutlak. Bagi PAN, keberhasilan BUMD di masa depan bukan lagi diukur dari retorika manajemen, melainkan dari data angka yang tersaji secara jujur dan terbuka di layar monitor pemerintah daerah.
