JATIMTIMES - Di tengah gelombang kritik dan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengingatkan agar kinerja BUMD yang dinilai memiliki tren positif tetap mampu terjaga dan tidak mengalami penurunan.
Hal ini disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Abdul Halim. Ia menekankan bahwa peforma perusahaan-perusahaan strategis yang selama ini menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Bank Jatim hingga PT Petrogas Jatim Utama (PJU) tidak boleh mengendurkan kinerja.
Baca Juga : Targetkan Jadi Terbaik se-Jatim, Mas Dhito Dorong Kontes Sapi Kabupaten Kediri Bisa Digelar Tiap Tahun
Menurutnya, penguatan tata kelola harus berjalan seiring dengan peningkatan performa bisnis agar kontribusi BUMD terhadap keuangan daerah semakin optimal.
“Rekomendasi kami jelas, tata kelola dan performa BUMD harus semakin baik. Termasuk bagaimana kontribusinya terhadap PAD bisa ditingkatkan,” ujar Abdul Halim, Rabu (6/5/2026).
Salah satu perhatian utama diarahkan kepada Bank Jatim. Abdul Halim menilai bank pelat merah itu masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan setoran dividen kepada pemerintah daerah.
Ia mencontohkan capaian Bank Jateng yang disebut mampu menyetor dividen dalam porsi besar kepada daerah. Menurutnya, meski struktur bisnis Bank Jatim berbeda karena telah melantai di pasar modal, target kontribusi tetap bisa ditingkatkan.
“Bank Jateng bisa sampai 80 persen ke PAD. Kita memang berbeda karena sudah IPO, tapi setidaknya Bank Jatim bisa didorong di kisaran 65 sampai 70 persen,” tegas pria yang juga Ketua Komisi D DPRD Jatim ini.
Abdul Halim memahami Bank Jatim saat ini tengah melakukan penguatan investasi, terutama pada sektor teknologi dan transformasi digital. Namun menurutnya, ekspansi tersebut tetap harus diimbangi dengan kontribusi optimal kepada daerah.
Selain soal dividen, ia juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko bisnis, khususnya dalam penyaluran kredit. “Bank Jatim harus lebih siap dalam mengantisipasi risiko kredit bermasalah, belajar dari pengalaman sebelumnya,” ujarnya.
Baca Juga : Komisi II DPRD Situbondo Temukan Fakta di Lapangan: KUA Banyuglugur Harus Segera Dibenahi
Tak hanya itu, Abdul Halim juga menyoroti pentingnya pembagian peran antar-BUMD di sektor keuangan, khususnya antara Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim, agar segmentasi pembiayaan tetap terjaga.
“Kalau ada pembiayaan untuk sektor mikro dan UMKM kecil, seharusnya itu menjadi peran Bank UMKM. Jangan semuanya diambil alih Bank Jatim,” kata legislator asal Dapil Madura ini.
Di luar sektor perbankan, DPRD Jatim juga memberikan apresiasi terhadap performa PT PJU yang dinilai menunjukkan tren positif. Perusahaan energi milik daerah itu tercatat menyumbang dividen sekitar Rp40 miliar, tertinggi di luar sektor perbankan. “Ini capaian yang patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi BUMD lainnya,” pungkasnya.
Melalui evaluasi Pansus BUMD ini, DPRD Jatim menegaskan bahwa perusahaan daerah tidak cukup hanya menjaga stabilitas bisnis, tetapi juga harus terus meningkatkan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan ketahanan fiskal daerah.
