JATIMTIMES - Penanganan dampak bencana di Kabupaten Situbondo dinilai lambat oleh warga terdampak. Berdasarkan keluhan tersebut, DPRD Situbondo mengundang TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk rapat dengar pendapat terkait permasalahan tersebut, Senin (10/03/2025) di ruang rapat bersama DPRD.
Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi mengatakan bahwa dalam RDP (rapat dengar pendapat) tersebut, telah dibahas satu per satu terkait kerusakan yang terjadi akibat bencana di Kabupaten Situbondo.
Baca Juga : KA Kertanegara Tertemper Truk Muatan Pupuk di Kediri, Kru Alami Luka-Luka
"Yang pertama dari sisi infrastrukturnya. Bantaran sungai yang rusak ternyata hampir mayoritas milik provinsi. Jadi, kami mau rehab atau memperbaiki bukan wewenang kita. Menunggu provinsi pun tidak mungkin. Akhirnya diputuskan memakai bantuan bronjong dari provinsi sebagai penanganan darurat," ungkapnya.
Anggaran belanja tidak terduga (BTT), kata Mahbub, sesuai draf APBD sebesar Rp 21 miliar. Namun Rp 13 miliar di-ploting untuk anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Tapi namanya masih di pos bencana, jadi tidak masalah dipakai dahulu. Jadi, Rp 21 miliar dikurangi Rp 13 miliar ya sekitar Rp 7,5 miliar lebih lah. Tapi kalau dihitung-hitung, saya kira masih cukuplah untuk mengatasi hal yang urgen terlebih dahulu," ungkapnya.
Tidak hanya itu. Mahbub mengungkapkan bahwa kesepakatan dalam RDP tersebut, bantuan rumah yang rusak berat atau total sebesar Rp 15 juta per rumah.
"Anggarannya dari BTT, dikhususkan untuk yang rusak berat atau total. Dan kami meminta sebelum hari raya, atau dalam minggu-minggu ini, bisa direalisasikan. Total rumah yang rusak berat atau total sebanyak 118 rumah," ungkapnya.
Status tanggap darurat, lanjut Mahbub, diperpanjang hingga 20 Maret 2025. Dan selama status darurat belum dicabut, warga masih mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Baca Juga : Cat Sanlex Premio Diskon Besar di Graha Bangunan, Saatnya Percantik Rumah
"Untuk fasilitas umum, seperti jembatan bisa dibangun dengan konstruksi darurat. Yang pasti harus disesuaikan anggarannya. Jika pun ada anggaran di luar BTT yang bisa dipakai seperti bantuan dari Baznas, harapannya juga dipakai untuk menangani dampak bencana ini," katanya.
Untuk lahan pertanian yang terdampak dan permintaan relokasi warga ke lokasi yang lebih aman, Mahbub mengatakan bahwa hal tersebut masih dikaji lebih dalam terlebih dahulu.
"Untuk pertanian, bantuannya pupuk dan bibit. Untuk jumlah batuannya, dinas terkait yang paham. Kalau untuk permintaan relokasi warga, jika memang ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan, pemerintah daerah bisa memohon itu," pungkasnya.
