JATIMTIMES - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas berharap program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki tata kelola yang jelas. Sehingga program yang leading sector-nya Kementerian Sosial tersebut tidak mengalami tumpang tindih dengan sekolah-sekolah yang sudah ada.
"Program ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik, khususnya untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin di Jawa Timur. Tetapi yang perlu dicermati adalah bagaimana tata laksana dan tata kelola Sekolah Rakyat ini nantinya," ujar Puguh saat memberikan konfirmasinya kepada JatimTIMES, Kamis (6/3/2025).
Baca Juga : Warga Situbondo Sudah Bisa Gunakan Program Berantas untuk Berobat, Berikut Caranya
Disampaikan Puguh, angka kemiskinan di Jawa Timur mencapai kisaran 3,9 juta jiwa. Sehingga secara konsep, sejatinya program Sekolah Rakyat tersebut bagus untuk masyarakat Jawa Timur.
"Namun tata laksana dan tata kelolanya perlu dicermati supaya tidak berbenturan dengan sekolah-sekolah yang sudah berjalan dan menerima berbagai program dari pemerintah," imbuh Puguh.
Di sisi lain, Puguh juga turut menyoroti aspek implementasi program Sekolah Rakyat. Terutama terkait beban operasional dan alokasi anggaran.
"Perlu diperjelas, beban pelaksanaan Sekolah Rakyat ini ada di siapa? Apakah leading sectornya tetap di Kementerian Sosial atau ada peran dari APBD?" ungkap Puguh.
Kejelasan pelaksanaan dan anggaran tersebut, menurut Puguh, menjadi sangat penting sebelum program berjalan. "Sehingga jangan sampai ada irisan yang tidak jelas dengan SD, SMP, atau SMA yang sudah ada," ujarnya.
Menurut Puguh, saat ini sudah banyak sekolah dasar yang mengalami penggabungan atau merger. Kondisi tersebut disebabkan sejumlah sekolah mengalami kekurangan murid.
"Jika Sekolah Rakyat tidak dikonsep dengan baik, dikhawatirkan malah menambah beban pendidikan di daerah," ungkapnya.
Baca Juga : Komisi C DPRD Surabaya Minta Dishub Kaji Ulang Perparkiran di Jalan Semut Baru
Namun, jika program ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN dan memiliki konsep yang matang, Puguh mengaku kebijakan itu bisa menjadi kabar baik bagi Jawa Timur.
"Jika benar-benar dikonsep dengan baik, dengan dana yang diusulkan hingga Rp 4 triliun untuk 40 Sekolah Rakyat di Jawa Timur, tentunya ini bisa menjadi terobosan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin yang selama ini mengalami kesulitan," ujarnya.
Puguh berharap, Sekolah Rakyat tidak hanya membantu masyarakat miskin terbebas dari buta aksara. Lebih dari itu, juga bisa meningkatkan literasi dan kapasitas intelektual mereka.
Sementara untuk mencapai harapan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan bisa bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Sehingga nantinya benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin di Jawa Timur.
"Harapannya, program ini bisa meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia), bukan sekadar menambah jumlah sekolah tanpa konsep yang jelas," pungkas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
