Soroti Kemiskinan hingga Kesenjangan Pembangunan di Jatim, Ini Rekomendasi Pansus DPRD
Reporter
Muhammad Choirul Anwar
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
26 - Jun - 2025, 07:20
JATIMTIMES - Sejumlah permasalahan mulai dari tingginya angka kemiskinan hingga kesenjangan pembangunan antarwilayah di Jawa Timur (Jatim) menjadi sorotan DPRD Jatim dalam rapat paripurna, Kamis (26/6/2025). Sejumlah rekomendasi pun disampaikan untuk mengatasi sederet persoalan tersebut.
Ini menjadi poin penting dalam laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim atas hasil pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim Tahun 2025-2029. Juru bicara (jubir) Pansus DPRD Jatim Lilik Hendarwati menyampaikan beberapa rekomendasi penyempurnaan RPJMD.
Baca Juga : Presiden Prabowo Batal Kunjungan ke Bojonegoro, Bahlil Beberkan Alasanya
Salah satunya, yakni terkait kemiskinan. Ia mengatakan bahwa Jatim sampai saat ini masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. "Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia berdasarkan data BPS sebesar 3,98 juta penduduk atau sebesar 9,79 persen," ungkapnya.
Lilik menambahkan, selama lebih dari 15 tahun terakhir, seluruh kabupaten di wilayah Madura, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Tuban merupakan daerah dengan kategori termiskin di Jatim dengan persentase antara 12 - 20 persen di tahun 2024.
"Beberapa daerah termiskin tersebut juga memiliki kualitas SDM relatif rendah yang ditunjukkan dengan nilai IPM antara skor 66 sampai 70. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan SDM di beberapa daerah tersebut tidak efektif dan cenderung business as usual (rutinitas belaka)," jelasnya.
Terkait dengan fakta empiris tersebut, Pansus DPRD Jatim merekomendasikan, agar Pemprov memperkuat strategi dan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan SDM di wilayah prioritas, yakni seluruh kabupaten di wilayah Madura, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Tuban. Penguatan tersebut harus ditunjukkan dengan kebijakan afirmatif yang riil dan mendukung pengentasan kemiskinan hingga mencapai satu digit.
Selain itu, Lilik mendorong Pemprov mencermati program/kegiatan Perangkat Daerah yang terlalu kecil dan tidak memiliki dampak agar sebaiknya dihapus saja...
