Tinjau Kesiapan SPPG di Malang, KSP Sarankan Higienitas dan Pemanfaatan Limbah

JATIMTIMES - Kepala Staf Presiden Republik Indonesia (RI) Letnan Jenderal (Purn) Anto Mukti Putranto mengunjungi Kota Malang, Jumat (20/6/2025). Kunjungan tersebut untuk melihat kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terkait pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG). 

Kunjungan tersebut dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tlogowaru Kota Malang. Kedatangannya secara langsung didampingi oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan perwakilan dari Kementerian Sosial hingga Kemen PU. 

Baca Juga : Rehabilitasi Gedung Sekolah Rakyat Situbondo Dimulai September, Baru Dua Siswa Mendaftar

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar operasional.  Terutama dalam aspek kebersihan dan alur distribusi bahan pangan.

"Saya datang ke sini untuk meninjau perkembangan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden, yaitu MBG. Di Kota Malang ini dapurnya sudah ke-8. Secara umum sudah baik, namun masih ada beberapa koreksi teknis yang perlu disempurnakan,” ujarnya, Jumat (20/6/2025).

Ia menyarankan dua hal untuk dapat dijadikan perhatian. Yakni pentingnya menjaga higienitas dapur, serta memperbaiki alur pergerakan bahan pangan, mulai dari bahan mentah masuk hingga makanan siap saji keluar.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi sistem pengelolaan limbah dapur. Namun juga diberikan catatan terkait air limbah yang seharusnya dimanfaatkan untuk menyiram tanaman bahan baku.

“Saya perintahkan agar air limbah bisa digunakan untuk menyiram tanaman sayuran. Jadi multifungsi, tidak sekadar dibuang,” imbuhnya.

Terkait potensi risiko keracunan makanan dalam distribusi, ia menekankan pentingnya sistem kerja yang efisien. Salah satu contoh, seperti kasus keterlambatan memasak akibat kendala teknis, seperti kehabisan gas yang menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan dapur.

Kini, penggunaan daging beku menjadi solusi untuk menjaga mutu dan waktu penyajian. Lebih lanjut, Anto juga menegaskan bahwa penyebaran dapur SPPG diatur berdasarkan kebutuhan dan karakter wilayah.

Baca Juga : Baca Selengkapnya