UMKM Bisa Jualan Gratis di Area Parkir Minimarket, Pemkot Surabaya Siap Tanggung Biaya Listrik dan Air

JATIMTIMES - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Surabaya di ruang sidang wali kota. Dalam pertemuan kali ini, ia bersama perwakilan pengusaha ritel yang tergabung dalam di dalam Aprindo membahas soal peraturan perparkiran di toko swalayan. 

Tidak hanya membahas soal perparkiran, Wali Kota Eri Cahyadi juga membahas pemanfaatan area parkir toko swalayan sebagai tempat penggerak perekonomian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan mengurangi kemiskinan. Ia menyebutkan, aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian. 

Baca Juga : Anggota DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas Gagas Pentahelix Mitigasi Bencana: Bentuk Destana, Serahkan 100 Bibit Tanaman di Bulukerto

Dalam Perwali Kota Surabaya Nomor 116 tahun 2023 Pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa dalam penyediaan area parkir yang proporsional, pengelola toko swalayan dapat memanfaatkan area parkir dimaksud untuk penyediaan lokasi usaha bagi pelaku usaha mikro dengan memperhatikan ketentuan terkait penyelenggaraan perparkiran di daerah. Sedangkan di dalam ayat 5 disebutkan, bahwa penyedia lokasi usaha bagi pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya sewa. 

“Disebutkan di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023, toko modern itu membantu mengurangi kemiskinan pada waktu itu. Dengan apa? Yakni memberikan kesempatan kepada semua orang warga Surabaya yang dia itu sebagai UMKM tapi (produk) yang dia jual sendiri, contoh seperti pedagang soto, es degan dan sebagainya itu. Nah itu bisa di tempatnya (area parkir) toko modern,” kata Wali Kota Eri. 

Dengan adanya perwali dan perda itu, lanjut Wali Kota Eri, sehingga Surabaya bisa memutus rantai kemiskinan dan pengangguran terbuka. Dirinya menegaskan, UMKM yang bisa berjualan di area parkir toko swalayan harus yang sudah terdaftar atau terdata di kelurahan dan kecamatan. 

“Karena kalau tidak melalui kelurahan dan kecamatan, toko modern (swalayan) akan bingung, karena semua minta usul untuk masuk. Oleh karena itu, harus ada petugas dari kelurahan dan toko modern mengumpulkan (UMKM) siapa yang mau masuk kemudian nanti diundi, nah itu fair,” jelas Wali Kota Eri...

Baca Selengkapnya