Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disampaikan, Bupati Blitar Tegaskan Komitmen Akuntabilitas

JATIMTIMES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang digelar di Graha DPRD, Senin (16/6/2025), Bupati Blitar Rijanto secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. 

Agenda ini merupakan bentuk akuntabilitas tahunan pemerintah daerah kepada DPRD, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Baca Juga : Blitar Djadoel 2025: Dari Kenangan Masa Lalu Menuju Pusat Ekonomi Masa Depan

Dalam sambutannya, Rijanto menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Blitar meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. Capaian ini menandai sembilan kali berturut-turut sejak 2016 Kabupaten Blitar meraih opini tertinggi dari lembaga audit negara tersebut.

Rijanto menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hasil kerja satu pihak, melainkan buah sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran DPRD dan perangkat daerah atas komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran. 

“Penyampaian Ranperda ini bukan sekadar formalitas, melainkan momen evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan demi pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Rijanto dalam forum paripurna.

Lebih lanjut, Rijanto memaparkan realisasi pendapatan daerah selama tahun 2024 yang mencapai Rp2,66 triliun atau 98,13 persen dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp452,6 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp2,21 triliun. Kinerja pendapatan ini mengalami peningkatan 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, belanja dan transfer daerah terealisasi sebesar Rp2,74 triliun atau 94,50 persen dari anggaran, meningkat 4,96 persen dibandingkan tahun 2023. Dengan defisit anggaran sebesar Rp84,58 miliar, namun ditutup oleh pembiayaan netto sebesar Rp193,65 miliar, Kabupaten Blitar justru mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp109,06 miliar...

Baca Selengkapnya