Tahun Ajaran Baru Rawan Pungli di Sekolah, Ini Catatan Ombudsman Jatim
Reporter
Muhammad Choirul Anwar
Editor
Dede Nana
22 - May - 2025, 06:36
JATIMTIMES - Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur (Jatim) mencatat adanya kerawanan praktik pungutan liar (pungli) di sekolah negeri pada momentum tahun ajaran baru. Pungli tersebut diduga dilakukan oleh pihak sekolah kepada wali murid.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin menyebut, pihaknya menerima laporan terkait dugaan praktik pungli di sekolah hampir setiap bulan. Namun, laporan terbanyak biasanya diterima pada masa awal tahun ajaran baru.
Baca Juga : Polres Batu Tetapkan Tersangka Dugaan Tindak Asusila Santriwati di Pondok, Tapi Tidak Ditahan
"Memang, laporan terkait pungutan ini kami terima setiap bulan. Yang terbanyak itu dua hingga tiga bulan setelah SPMB selesai. Yakni, sekitar November atau memasuki tahun ajaran baru,” kata Agus Muttaqin, Kamis (22/5/2025).
Agus bilang, banyak sekolah yang berdalih melakukan penggalangan dana, namun dalam praktiknya tetap mengandung unsur pungutan. Padahal, itu bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Dalam regulasi tersebut, sebenarnya masih ada ruang bagi sekolah untuk menggalang dana dari wali murid. Namun, itu bersifat sumbangan. Bukan pungutan yang memiliki persyaratan tertentu. Ia menegaskan, ada perbedaan mendasar antara sumbangan dan pungutan.
Menurutnya, penggalangan dana dalam bentuk sumbangan, tidak ada batas minimal nominal. Selain itu, juga tidak ada batas waktu penyetoran, dan tidak ada sanksi jika tidak membayar.
Sedangkan pungutan, ada komponen nominal tertentu, ada deadline kapan harus disetor, dan ada ancaman sanksi bagi siswa yang tidak membayar. ”Fakta yang terjadi, praktik pungutan itu ada, tapi dibungkus dalam bentuk sumbangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus juga mengkritik keras sikap beberapa sekolah yang justru fokus mencari siapa pelapor pungutan ke Ombudsman, alih-alih memperbaiki sistem administrasi penggalangan dana mereka.
Padahal, jika pelanggaran tersebut sudah masuk ke ranah hukum, pihak sekolah bisa saja terjerat hukum atau bahkan menjadi tersangka. ”Seharusnya, kepala sekolah itu berterima kasih kalau ada wali murid yang melapor tentang adanyanya pungli. Bukan justru mencari pelapornya untuk kemudian mengintimidasi,” urainya...
