DKPP Kota Surabaya Siapkan Pengawasan Ketat Penjualan Hewan Kurban Jelang Iduladha 

JATIMTIMES - Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah/2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan berbagai persiapan dan pengawasan lalu lintas penjualan hewan kurban. 

Kepala DKPP Kota Surabaya, Antiek Sugiarti menyampaikan, pihaknya sedang menyelesaikan surat edaran sebagai panduan bagi petugas di lapangan, serta acuan untuk para pedagang hewan di Kota Pahlawan.“Pertama kami sedang menyelesaikan surat edaran yang akan dipakai panduan teman-teman di lapangan dan kita untuk bergerak melakukan pengawasan,” ujar Antiek.  

Baca Juga : Mengapa Jemaah Haji Tamattu Harus Membayar Dam? Ini Penjelasan Lengkapnya

Antiek menjelaskan bahwa ada perubahan dalam mekanisme lalu lintas ternak. Jika tahun sebelumnya menggunakan aplikasi SSW Alfa, maka tahun ini akan beralih sepenuhnya menggunakan aplikasi, Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang terintegrasi Indonesia (iSIKHNAS). 

“Sesuai ketentuan kita harus menggunakan aplikasi nasional yaitu iSIKHNAS. Jadi lalu lintas ternak. Di aplikasi itu rekomendasi dan izin lalu lintas ternak dari Kabupaten ke mana, ke kota mana itu melalui aplikasi itu,” terangnya. 

DKPP Kota Surabaya juga menetapkan persyaratan ketat bagi ternak yang masuk ke Surabaya. Setiap hewan kurban harus memiliki izin dari aparat setempat terkait lokasi penjualan. Hal ini bertujuan untuk memastikan ternak ditempatkan di lokasi yang layak, berpagar, berada di tanah yang tidak bersengketa, dan tidak berdekatan dengan daerah peternakan guna mencegah potensi penyebaran penyakit. 

“Kalau sudah ada izin itu maka akan kita pastikan bahwa ternak yang datang mempunyai tempat yang layak. Sehingga, penjualannya akan lebih tertib dan kesehatan hewan qurban tetap terjaga,” imbuhnya. 

Selain itu, ungkap Antiek, setiap hewan kurban yang masuk ke Surabaya wajib telah divaksin minimal satu kali dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHH) dari otoritas peternakan daerah asal. “Jadi misalnya, ada hewan kurban datang dari Kota Nganjuk, maka SKKHH harus dikeluarkan oleh pejabat otoritas peternakan dari kota tersebut,” ungkap Antiek. 

Antiek menyebut bahwa DKPP Kota Surabaya juga akan memantau surat izin yang masuk untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan...

Baca Selengkapnya