Banyak Petani Bondowoso Gagal Dapat Pupuk Subsidi, Pendataan Jadi Biang Masalah

JATIMTIMES - Meski pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi dalam jumlah cukup untuk Kabupaten Bondowoso, tak sedikit petani yang justru kesulitan untuk menebusnya. Ironisnya, pupuk-pupuk tersebut justru menumpuk di kios karena tidak terserap.

Data dari Pupuk Indonesia Wilayah Jatim III mencatat, pada 2025 ini Bondowoso mendapatkan jatah pupuk urea sebanyak 32.309 ton. Namun hingga April, yang tersalurkan baru 7.383 ton atau sekitar 23 persen. Untuk pupuk NPK, dari alokasi 22.021 ton baru tersalurkan 5.700 ton atau 26 persen.

Baca Juga : Pemkab Bondowoso Hidupkan Kembali Brand Kopi Daerah Lewat BRK Reborn

Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, menyoroti kondisi ini usai menemukan langsung sebuah kios yang menyimpan 50 ton pupuk bersubsidi yang belum ditebus. “Di satu sisi stok pupuk aman di kios, tapi petani tetap merasa kesulitan mendapatkannya,” ungkapnya, Rabu (14/5/2025).

Masalah utama, menurut Tohari, ada pada pendataan lahan dan petani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK). Banyak lahan pertanian yang tidak tercatat secara resmi dalam RDKK, dan penyusunan data pun selama ini tidak melibatkan langsung kelompok tani. Bahkan, ada ketua kelompok tani yang tidak mengenal anggotanya, begitu pun sebaliknya.

Lebih jauh, lahan yang digarap petani kadang berada di luar domisili mereka, bahkan lintas kecamatan dan kabupaten. Hal ini diperparah dengan data administrasi seperti SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang tidak lagi diperbarui sejak 2016 dan tidak mencerminkan kepemilikan lahan terkini. 

Sementara, syarat menebus pupuk subsidi masih mensyaratkan kecocokan data KTP dengan lahan. “Karena pendataan yang tidak maksimal itu, akhirnya petani tak bisa menebus pupuk. Serapan pupuk jadi rendah,” tegasnya. 

Menanggapi persoalan ini, pemerintah daerah menyiapkan langkah strategis dengan membentuk Klinik Pertanian di setiap kios pupuk. Klinik ini akan menjadi tempat bertemunya petani, petugas penyuluh lapangan (PPL), dan kios agar masalah bisa diselesaikan langsung di lapangan tanpa harus menunggu undangan atau birokrasi panjang.

Baca Juga : Baca Selengkapnya