Bupati Banyuwangi Ingatkan Pendidikan Anak Menjadi Tanggung Jawab Semua Pihak

JATIMTIMES – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dalam momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), kembali mengingatkan bahwa pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya diserahkan kepada negara ataupun sekolah (lembaga pendidikan).

“Tugas pendidikan tidak hanya tugas sekolah dan pemerintah, tapi tugas kita bersama, tugas lingkungan masyarakat, terutama keluarga. Maka dibutuhkan kerja kolaboratif agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik,” ujar Bupati Ipuk setelah pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kantor Pemkab Banyuwangi, pada Jumat (2/5/2025).

Baca Juga : DPRD Soroti Minimnya Pendaftar Sekolah Rakyat di Kota Batu

Bupati Ipuk menuturkan pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga menekankan pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Bagi Ipuk, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berakhlak dan peduli terhadap sesama.

“Sesuai arahan presiden, pendidikan tidak boleh hanya sekedar masalah keilmuan, tapi juga perlu pembentukan karakter. Terutama bagaimana anak-anak punya semangat juang yang tinggi agar tidak mudah rapuh. Nah ini yang kita tekankan dengan berbagai project di berbagai sekolah,” ucap Ipuk.

Lebih lanjut dia menambahkan sektor pendidikan merupakan program prioritas wajib Pemkab Banyuwangi. Untuk itu, meskipun ada kebijakan efisiensi keuangan negara, sektor pendidikan tetap diprioritaskan dan tidak mengurangi mutu dan kualitas pendidikan di daerah.

“Bagi kami, pendidikan dan kesehatan tidak ada kata efisiensi, tapi bagaimana kita efektifkan semuanya. Pendidikan tetap harus bisa dirasakan oleh semua pihak,” imbuh Ipuk.

Dalam kesempatan tersebut, bupati Banyuwangi juga menerangkan pihaknya terus mematangkan persiapan pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis berbasis asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2025, tahap awal untuk 100 siswa SMP dan SMA dengan empat rombongan belajar (rombel).

Para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah turun ke lapangan untuk melakukan penjaringan calon siswa. Anak-anak dari keluarga kurang mampu yang saat ini sudah kelas 6 SD dan kelas 9 SMP didata dan diseleksi untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025/2026 nanti, imbuh Bupati Ipuk...

Baca Selengkapnya